JAKARTA, OPSINEWS.COM - Pemerintah saat ini terus bekerja keras untuk mengawal beberapa transformasi besar. Presiden Joko Widodo antara lain menyebut bahwa pemerintah melakukan transformasi struktural, mempermudah investasi, melakukan hilirisasi, hingga melakukan transformasi ekonomi digital dan transformasi energi baru terbarukan.

“Pemerintah saat ini sedang bekerja keras mengawal beberapa transformasi besar. Kita sedang melakukan transformasi struktural agar Indonesia makin kompetitif, untuk menghadapi dunia yang hiper-kompetisi sekarang ini,” ujar Presiden Joko Widodo saat menyampaikan arahannya secara virtual pada acara Pengukuhan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional ICMI Tahun 2022, dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (29/01/2022).

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah terus membuka lapangan kerja seluas-luasnya, serta menyejahterakan petani, nelayan, dan buruh industri. Pemerintah juga terus memfasilitasi agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa naik kelas dengan digitalisasi, serta mendukung peningkatan produk dalam negeri.

“Untuk itu kita harus mempermudah investasi, yang besar, yang sedang, maupun yang kecil, dari dalam maupun luar negeri. Itulah tujuan kita menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja, untuk menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” imbuhnya.

Pemerintah juga melakukan hilirisasi antara lain di sektor pertambangan, minyak, dan gas. Menurut Kepala Negara, hilirisasi tersebut dilakukan untuk memberikan nilai tambah yang besar di Indonesia, untuk membuka lapangan kerja, dan sekaligus untuk menghemat devisa.

“Saya kira sudah tidak zamannya lagi yang sejak zaman VOC kita selalu mengirim, mengekspor bahan-bahan mentah yang nilai tambahnya dinikmati negara lain,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa pemerintah telah membuktikan bahwa dengan hilirisasi, nilai tambah yang didapatkan di dalam negeri menjadi sangat besar. Misalnya, hilirisasi nikel yang sejak tahun 2015 dilakukan telah memberikan dampak signifikan dari sisi ekspor maupun neraca perdagangan.

“Ekspor besi baja di tahun 2021 mencapai USD20,9 miliar, kira-kira Rp300 triliun, meningkat dari sebelumnya hanya USD1,1 miliar di 2014. Dari Rp15 triliun kemudian meloncat ke Rp300 triliun, itu karena peningkatan nilai tambah di dalam negeri,” ungkapnya.

Selain di sektor pertambangan, Presiden menjelaskan, hilirisasi juga harus dilakukan di sektor-sektor lain, misalnya pertanian. Selain harus kuat di on-farm, inovasi di sektor pertanian dan peternakan juga harus kuat sehingga nilai tambah bisa dinikmati oleh para petani.

“Kelompok tani dan peternak, koperasi petani dan peternak, juga harus masuk juga ke off-farm, masuk ke hilir. Sekali lagi, agar nilai tambah dinikmati petani karena keuntungan yang terbesar itu ada di off-farm-nya, dan tentu saja bisa menciptakan lapangan kerja baru yang makin banyak,” jelasnya.

Di samping itu, transformasi ekonomi digital juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Menurut Presiden, Indonesia diperkirakan memiliki potensi ekonomi digital pada tahun 2025 sekitar USD124 miliar.

“Kita juga telah memiliki 2.229 start up, kita memiliki 1 decacorn dan 8 unicorn, dan sudah ada 8,4 juta UMKM kita yang dalam lima tahun ini sudah masuk platform digital untuk menjual produknya, dan dipastikan data ini akan terus bertambah,” imbuhnya.

Pemerintah juga terus berupaya mewujudkan transformasi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Presiden menuturkan bahwa Indonesia memiliki potensi EBT sebesar 418 gigawatt, baik itu berupa geotermal, angin, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan tenaga hidro. Dekarbonasi sektor transportasi juga dimulai dengan pembangunan mass urban transport. Pembangunan Green Industrial Park yang terbesar di dunia, juga akan segera dimulai di Kalimantan Utara.

Kepala Negara juga menyebut bahwa program pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Menurutnya, program IKN bukan sekadar pindah gedung pemerintahan, melainkan juga pindah cara kerja dan pola pikir dengan berbasis ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif.

“IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya, termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Tata sosial yang lebih majemuk dan toleran, yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia yang juga kita kedepankan,” tandasnya.

Buka Rapat Kerja

Presiden Joko Widodo hadir secara virtual pada acara Pengukuhan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional ICMI Tahun 2022. Dalam arahannya, Presiden mengucapkan selamat kepada para pengurus ICMI yang telah terpilih.

“Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada pengurus ICMI periode 2021-2026. Tantangan yang kita hadapi, termasuk yang dihadapi ICMI, ke depan makin tidak ringan. Namun, saya yakin, ICMI, sebagai wadah cendekiawan, akan selalu mampu menemukan cara-cara baru, strategi-strategi baru, dalam menghadapi tantangan dan perubahan dunia yang sangat cepat saat ini,” ujar Presiden.

Sejalan dengan tema acara “Transformasi ICMI Menuju Indonesia Emas 2045”, pemerintah juga tengah bekerja keras mewujudkan transformasi di berbagai bidang, termasuk program pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Presiden Jokowi pun meminta dukungan ICMI dalam upaya transformasi yang tengah dilakukan tersebut.

“Program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung ini membutuhkan dukungan semua pihak. Kontribusi ICMI dalam transformasi Indonesia ini sangat kami harapkan, sangat kami butuhkan, untuk bersama-sama membangun Indonesia Maju yang kita cita-citakan,” ungkapnya.

“Saya meyakini ICMI mempunyai kapasitas besar untuk berkontribusi. Berkontribusi gagasan, pemikiran-pemikiran, bukan hanya menjadi role model Islam rahmatan lil alamin, tetapi juga kontribusi profesional sesuai keahlian masing-masing untuk menjamin kemajuan Indonesia maju,” tambahnya.

Sementara itu, Profesor Arif Satria yang terpilih sebagai Ketua Umum ICMI periode 2021-2026, menjelaskan bahwa pada tanggal 4-6 Desember 2021 telah dilangsungkan Muktamar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ke-7 yang menghasilkan formatur dan sejumlah program kerja serta rekomendasi.

“Acara hari ini adalah upaya menjalankan amanah muktamar, yaitu pengukuhan dan rapat kerja pengurus. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus ICMI, semoga sukses menjalankan ICMI rahmatan lil alamin,” ujarnya.

Menurut Arif, ICMI memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan masyarakat madani yang diridai Allah Swt., dengan meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, serta kecendekiawanan dan peran serta cendekiawan muslim se-Indonesia.

“ICMI bekerja atas napas keislaman, keindonesiaan, dan kecendekiawanan. Dimensi keislaman menuntut ICMI untuk mampu menerjemahkan nilai-nilai universal Islam dalam konteks ruang Indonesia khususnya, dan dalam koteks zaman sekarang,” ungkapnya.

“Dimensi keindonesiaan menuntut kita untuk menyadari bahwa kita ditakdirkan Allah Swt., lahir dan hidup di tanah air Indonesia yang beragam suku, tradisi, dan agama, dan ICMI bertekad untuk berperan dalam membina satu negara kesatuan yang berbentuk republik berdasarkan Pancasila. Dimensi kecendekiawanan menuntut ICMI menjadikan anggotanya menjadi sosok ulul albab yang terus menyeimbangkan antara zikir dan pikir untuk kemaslahatan,” paparnya.