PEKANBARU, OPSINEWS.COM - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengharapkan dukungan Kementerian ATR/BPN terkait permasalahan tanah yang sudah memiliki sertipikat seperti lahan-lahan kebun inti plasma di beberapa daerah.

Mantan Bupati Siak dua priode ini mengatakan, bahwa pihaknya telah berkonsultasi dengan pihak Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).  Hasil dari konsultasi tersebut bisa diproses melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Menurutnya, hal itu tidak perlu lagi proses melalui TORA, karena hal tersebut bukan merupakan kesalahan pemerintah karena sebenarnya bukan termasuk kawasan hutan.

"Jadi menurut saya, ada baiknya kebijakan Menteri ATR/BPN, khusus yang berkenaan dengan tanah yang sudah bersertipikat dan ini merupakan kebun plasma harusnya langsung di esekusi saja. Artinya ini dikembalikan dan sertifikatnya masih berlaku" kata Gubernur saat mengikuti sosialisasi PTSL Tahun 2022 secara virtual di Kediaman, Kamis (27/1/2022).

Dia menegaskan semuanya tidak harus lagi memalui proses TORA. Menurutnya ada kekeliruan sehingga perlu diluruskan atau perbaiki.

"Menurut hemat saya ini tentunya merugikan masyarakat, sehingga masyarakat keberatan karena sertifikatnya seharusnya bisa jadi hak guna, menjadi tidak bisa di hak guna," jelasnya.

Merespon apa yang disampaikan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur Riau.

"Saya sepakat sama Pak Gubernur, karena kalau melalui proses TORA tentunya lebih panjang lagi urusannya,"kata Menteri ATR/BPN pada acara yang sama.

Ia berkomitmen akan menyelesaikan permasalahan yang ada di Provinsi Riau dengan memberi arahan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada sehingga bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama.(MCR)