OPSINEWS.COM - Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dalam konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-16. Organisasi yang beranggotakan 54 negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tersebut, menggelar sejumlah pertemuan yang berlangsung selama dua hari yakni Kamis-Jumat (9-10/12/2021) di International Chamber of Commerce (ICC), Istanbul, Turki.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon yang menjadi ketua delegasi Indonesia, menyatakan sebagian besar umat Islam dunia masih didera pelbagai masalah yang rumit dan multidimensi seperti konflik berkepanjangan, krisis politik, kemiskinan, penurunan pendidikan, degradasi lingkungan dan iklim, terorisme, bencana alam, bencana kemanusiaan, demokrasi yang lemah, dan dampak Covid-19 yang parah.

“Namun, ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang tidak diinginkan yang diderita oleh saudara-saudara Muslim kita terutama di Palestina, Afghanistan, Uighur, Kashmir, Rohingya, dan di banyak tempat lainnya," ungkap Anggota Komisi I DPR RI itu.

Fadli menjelaskan, penggusuran penduduk Palestina secara terus menerus, masif, dan brutal oleh pemukim Yahudi semakin parah dan membawa rakyat ke dalam krisis kemanusiaan yang lebih dalam. "Kita bisa melihatnya sebagai pesan bagi kita untuk berbuat lebih banyak. Kondisi mereka diperparah oleh pandemi Covid-19 dan tingkat vaksinasi yang rendah," imbuhnya.

Dalam situasi yang relatif berbeda, Fadli menambahkan, krisis kemanusiaan juga tengah berlangsung di Afghanistan. Menurutnya, Muslim Uighur telah lama menjadi sasaran diskriminasi budaya, agama, dan ekonomi dari pemerintah China. “Saya akan mengambil kesempatan ini juga untuk mengulangi masalah berkepanjangan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Uighur,” jelas Fadli.

Selain itu, Fadli juga mengajak Parlemen OKI untuk meningkatkan tingkat perhatian bersama terhadap penderitaan minoritas Muslim di negara-negara anggota non-OKI. Sebab, disebutkan Fadli, Islam adalah rahmatan lil alamiin sebagaimana tercantum dalam Al Anbiya ayat 107 yang artinya bahwa Islam adalah agama yang damai, aman, dan terlindungi. "Pesannya, kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya luar biasa untuk mengakhiri krisis kemanusiaan ini, untuk melindungi saudara-saudara Muslim kita, untuk menciptakan perdamaian, dan sebagai bagian dari ketaatan kita pada ajaran Islam," tambahnya.

Sebagai anggota parlemen negara-negara OKI, menurut Fadli, Indonesia harus mendorong PBB untuk menerapkan semua instrumen hukum mengenai Palestina dan Yerusalem seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 tahun 1967 meminta Israel untuk menarik pasukannya dari wilayah Palestina, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 298 tahun 1971 menyatakan bahwa semua upaya Israel untuk mengubah status Yerusalem adalah ilegal.

"Kita juga harus mendesak komitmen PBB untuk melaksanakan Resolusi Majelis Umum Nomor 181 Tahun 1947 yang memutuskan Yerusalem sebagai wilayah kekuasaan internasional dengan status hukum dan politik terpisah serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 Tahun 2016 untuk mengakhiri semua pemukiman Israel di tanah Palestina," sebut politisi Partai Gerindra itu.

Oleh karena itu, Fadli menambahkan, sangat penting dan tepat waktu bagi PUIC, sebagai majelis perwakilan umat Muslim global, untuk mengambil suara terdepan dalam masalah ini. PUIC harus memainkan peran yang lebih tegas dalam mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap Palestina. Untuk itu, Indonesia siap membantu dalam bentuk apapun yang bisa kita lakukan untuk mencari solusi bagi saudara-saudara Palestina.

Lebih lanjut, tambah Fadli, Indonesia juga mendorong agar masyarakat dunia dan PUIC memperhatikan kerja United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Badan tersebut baru-baru ini mengumumkan defisit keuangan mereka dan berpotensi berdampak pada pengungsi Palestina.

"Selain Palestina, kita harus lebih bertanggung jawab atas krisis Afghanistan. Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, Indonesia telah berhasil mendorong Resolusi PBB Nomor 2542 untuk memperpanjang operasionalisasi misi bantuan PBB di Afghanistan melalui Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA). Namun, ada banyak yang harus dilakukan," tegas Fadli.

PUIC harus memainkan peran yang lebih tegas untuk memastikan bahwa pertemuan parlemen Muslim global kita masih berkomitmen penuh untuk membela Muslim Uyghur untuk menegakkan hak asasi manusia mereka terutama kebebasan beragama. Sejalan dengan itu, Fadli menilai semua pihak juga perlu mengatasi situasi yang memburuk di Rohingya. Parlemen anggota PUIC harus melakukan upaya lebih untuk mengakhiri penderitaan mereka dengan memberikan lebih banyak tekanan kepada junta Myanmar.

"Atas nama delegasi Indonesia, kami mendesak para pembicara kehormatan dan seluruh anggota parlemen untuk menjadikan momen ini sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan optimisme dan harapan bahwa persaudaraan di antara umat Islam adalah prinsip utama bagi masa depan generasi Muslim kita," ungkap Fadli.

Menurut Fadli, PUIC sebagai perwakilan rakyat terbesar dari negara-negara Muslim, harus memikul tanggung jawabnya dalam meyakinkan anggotanya bahwa konsep Syura dan demokrasi adalah jalan yang benar untuk menghadapi tantangan. "Singkatnya, PUIC harus menjadi penggerak utama untuk mendorong reformasi politik di negara-negara Muslim," tutur legislator dapil Jawa Barat V tersebut.

Dalam rangkaian Konferensi PUIC tersebut, Ketua Delegasi Parlemen Indonesia, Fadli Zon didaulat sebagai rapporteur di pertemuan Executive Committee (EXCOM) sekaligus menyampaikan ajakan anggota PUIC untuk menghadiri sidang umum Parlemen Dunia (Inter Parliamentary Union) ke-144 yang akan dihelat di Bali pada Maret 2022 dan mengajak anggota PUIC kompak mendukung isu Palestina sebagai emergency item mendatang.

Indonesia juga terpilih kembali sebagai anggota EXCOM PUIC, dan tiga komisi yaitu Politik dan Luar Negeri, HAM dan Budaya untuk setahun ke depan. Selain itu, pada gelaran Sidang PUIC kali ini, Indonesia juga berhasil menjadi anggota Executive Committee, anggota Standing Comittee on Political Afffairs and Foreign Relations, Standing Committee on Human Rights, Women, and Family, serta anggota Standing Committe on Cultural and Legal Affairs and Dialogue of Civilizations and Religions.

Delegasi Parlemen Indonesia diwakili BKSAP yang hadir dalam pertemuan tersebut juga diwakili Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (Fraksi Partai Demokrat), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera (Fraksi PKS), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafidz Tohir (Fraksi PAN), Anggota BKSAP DPR RI Himmatul Aliyah (Fraksi Gerindra), dan Jazuli Juwaini (Fraksi PKS).