BUPATI DARMA WIJAYA TEKANKAN PENILAIAN KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH BUKAN SEKADAR KEJAR SKOR, TATA KELOLA PEMERINTAHAN HARUS TERUKUR DAN BERKUALITAS
SERDANG BEDAGAI, OPSINEWS.COM. SUMATERA UTARA | Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) mulai memperkuat evaluasi tata kelola organisasi pemerintahan melalui Rapat Pembukaan Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah yang digelar di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Senin (16/11/2026).
Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, menegaskan bahwa penilaian kematangan perangkat daerah bukan sekadar kegiatan evaluasi administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengukur sekaligus memperkuat kualitas tata kelola organisasi pemerintahan agar semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Dra. Fitrianti, M.Si.
Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan bahwa penilaian kematangan perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Penilaian mencakup aspek tata laksana atau proses bisnis, budaya organisasi, serta inovasi yang diukur melalui 11 indikator.
Kesebelas indikator tersebut meliputi perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu layanan, standar operasional prosedur (SOP), pendidikan dan pelatihan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur, manajemen risiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan, serta budaya organisasi.
Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik itu mengungkapkan, berdasarkan hasil penilaian mandiri pada 2024, Indeks Kematangan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berada pada angka 32,2 dengan kategori sedang.
Capaian tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi Pemkab Sergai untuk melakukan evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan, terlebih setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
Seiring perubahan regulasi tersebut, evaluasi terhadap penataan dan kematangan perangkat daerah dinilai perlu dilakukan kembali guna memastikan struktur organisasi pemerintahan berjalan sesuai fungsi, kebutuhan, serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks.
Melalui kegiatan ini, Bupati berharap seluruh perangkat daerah memahami secara teknis mekanisme penilaian kematangan organisasi, termasuk pemenuhan setiap indikator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, Bupati memberikan penekanan khusus agar penilaian tersebut tidak terjebak menjadi formalitas administratif ataupun sekadar perlombaan mengejar angka dan skor tinggi di atas kertas.
Sebaliknya, hasil penilaian harus benar-benar menjadi instrumen diagnostik untuk mengidentifikasi kelemahan, mengukur kapasitas organisasi, serta mendorong perbaikan nyata dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Tujuannya adalah menghasilkan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran," tegasnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan penataan birokrasi tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen maupun tingginya angka penilaian. Lebih dari itu, setiap perangkat daerah harus mampu membuktikan kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjalankan visi, misi, dan program prioritas Kabupaten Serdang Bedagai secara efektif dan efisien.
Untuk memberikan pemahaman teknis dan penguatan terhadap pelaksanaan penilaian, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yakni Kepala Biro Organisasi Drs. Zulkifli, AP, S.IP, MM, serta Kepala Bagian Kelembagaan dan Analis Jabatan Samuel Simangunsong, S.STP, MM.
Turut hadir Kepala Bagian Organisasi Setdakab Sergai Samsul Sijabat, SE, MM, bersama jajaran Inspektorat, Sekretariat DPRD, para sekretaris, serta kepala subbagian umum dari berbagai dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
Melalui evaluasi ini, Pemkab Sergai diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan indeks kematangan perangkat daerah, tetapi juga mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, akuntabel, dan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Sebab, birokrasi yang matang bukanlah birokrasi yang sekadar unggul dalam penilaian, melainkan birokrasi yang mampu membuktikan kinerja melalui pelayanan publik yang berkualitas dan hasil kerja yang nyata. (Mendrova)
Komentar Anda :