TEBING TINGGI, OPSINEWS.COM. SUMATERA UTARA | Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran program “Jaksa Sahabat Pendidik” yang melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi dan menyasar seluruh kepala sekolah di wilayah tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi, Jalan Dr. Sutomo Nomor 14, Rabu (11/11/2026), menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman hukum, memperkuat integritas, sekaligus mencegah potensi persoalan hukum dalam pengelolaan satuan pendidikan.

Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), melainkan membutuhkan sinergi, kolaborasi, serta keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

Menurutnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar yang tidak terbatas pada penyelenggaraan proses belajar mengajar dan peningkatan kompetensi guru. Mereka juga dituntut mampu membangun budaya sekolah yang positif, mengelola tenaga kependidikan, menjaga sarana dan prasarana, serta memastikan seluruh program pendidikan berjalan sesuai ketentuan.

Tanggung jawab tersebut juga mencakup pengelolaan sumber pembiayaan pendidikan, termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan sekolah, hingga administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

“Di sisi lain, kepala sekolah juga diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan berbagai sumber pembiayaan pendidikan, termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau Dana BOSP, pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan sekolah, serta administrasi pertanggungjawaban keuangan,” jelas Wali Kota.

Untuk itu, Wali Kota menekankan pentingnya membangun integritas dan budaya antikorupsi di seluruh lingkungan satuan pendidikan. Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, disertai kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku.

Ia juga meminta agar pengawasan internal dan profesionalisme aparatur pendidikan terus diperkuat. Namun, seluruh upaya pembenahan tata kelola tersebut tidak boleh menggeser prioritas utama, yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik.

Wali Kota berharap program Jaksa Sahabat Pendidik tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial atau sosialisasi sesaat, tetapi berkembang menjadi ruang komunikasi, konsultasi, dan koordinasi berkelanjutan antara kejaksaan dengan para pengelola satuan pendidikan.

“Kami juga berharap kejaksaan dapat melaksanakan hubungan kelembagaan yang harmonis dan produktif, di mana kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya, sementara para pendidik dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab,” harapnya.

Kajari: Perilaku Koruptif Tidak Selalu Berawal dari Mengambil Uang

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebing Tinggi, Anthoni Nainggolan, yang hadir sebagai narasumber menegaskan pentingnya membangun kesadaran hukum dan integritas di tengah perubahan dinamika kehidupan sosial.

Ia menjelaskan bahwa pemahaman mengenai keadilan dan kebenaran di tengah masyarakat terus berkembang. Karena itu, aparatur negara, termasuk tenaga pendidik, dituntut mampu menjaga profesionalisme serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan etika dalam menjalankan tugas.

Dalam pemaparannya, Kajari menguraikan dua faktor yang kerap dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yakni corruption by need atau korupsi karena kebutuhan dan corruption by greed atau korupsi karena keserakahan.

Menurutnya, praktik koruptif saat ini tidak selalu diwujudkan melalui pengambilan uang negara secara langsung. Perilaku yang melanggar integritas, seperti ketidakdisiplinan dan manipulasi administrasi, juga merupakan bentuk penyimpangan etika yang tidak boleh dianggap sepele.

“Yang terjadi sekarang korupsi karena keserakahan, kurang-kurang terus. Dilakukan digitalisasi, ini salah satu ikhtiar memberantas korupsi, semisal sekarang SPMB digital untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Tapi banyak dari kita melakukan perilaku koruptif. Mungkin tidak mengambil uang, tapi perilaku koruptif ada pada kita, misalnya datang terlambat atau titip absen,” ungkap Anthoni.

Ia menambahkan, digitalisasi dalam pelayanan pendidikan merupakan salah satu langkah untuk mempersempit ruang terjadinya penyimpangan. Namun, teknologi saja tidak cukup apabila tidak diimbangi kesadaran, kejujuran, dan komitmen moral dari setiap individu.

Kajari juga mengingatkan bahwa integritas harus dimulai dari niat yang benar, menghindari konflik kepentingan, serta berani menjalankan amanah sesuai aturan.

Secara khusus, ia menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah dan profesi guru merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Guru bukan hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga membentuk karakter dan membangun adab peserta didik.

“Bahwa jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah, laksanakan dengan baik. Fungsi guru tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga bagaimana murid menjadi beradab. Bapak dan Ibu juga menjadi ujung tombak bagi generasi yang baru, membuat Tebing Tinggi lebih hebat karena tidak ada profesi lain yang diakui untuk mengajar selain guru,” pungkasnya.

Disdikbud: Petakan Risiko dan Perkuat Kepatuhan Hukum

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tebing Tinggi, Muhammad Deni Saragih, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada kepala sekolah, khususnya terkait pengelolaan Dana BOSP dan pelaksanaan program revitalisasi sekolah.

Selain meningkatkan integritas dan kepatuhan terhadap regulasi, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, mengidentifikasi potensi risiko, serta memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum atas setiap bentuk pelanggaran dalam pengelolaan anggaran dan program sekolah.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan satuan pendidikan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, kondusif, serta terbebas dari praktik penyimpangan.

“Besar harapan kami, melalui kegiatan ini dapat terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan integritas, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas tata kelola pendidikan di Kota Tebing Tinggi,” kata Deni.

Sebagai informasi, program Jaksa Sahabat Pendidik merupakan inisiatif yang dilandasi Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Program tersebut diluncurkan pada 6–7 Oktober 2026.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, Kasi Intel Kejari Sai Sintong Purba, Kasubsi Intelijen Kejari Tioneni br Sigiro, para asisten, Inspektur Muhammad Fachri, para kepala bagian di lingkungan Setdako, pejabat eselon III Disdikbud, pengawas sekolah, serta kepala sekolah TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Tebing Tinggi. Hadir pula tim peliputan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tebing Tinggi.

Melalui program ini, Pemko Tebing Tinggi berharap pengelolaan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan dan peningkatan mutu pembelajaran, tetapi juga ditopang tata kelola anggaran yang bersih, transparan, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.  (Mendrova)