SERDANG BEDAGAI, OPSINEWS.COM. SUMATERA UTARA | Lebih dari lima tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), kinerja Dedy Iskandar kini menjadi sorotan publik.

Pertanyaan yang mengemuka bukan semata-mata mengenai lamanya masa jabatan, melainkan sejauh mana program, kebijakan, dan anggaran sektor pertanian selama kepemimpinannya benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani.

Dikutip dari berbagai sumber, Dedy Iskandar mulai menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pertanian Sergai pada Juli 2021.

Kini, setelah lebih dari lima tahun, publik mempertanyakan hasil yang telah dicapai. Apakah kondisi petani Sergai benar-benar semakin sejahtera, atau berbagai persoalan klasik seperti pupuk, bantuan pertanian, sarana produksi, akses program, pemasaran hasil panen, hingga pemberdayaan kelompok tani masih terus berulang?

Sorotan tersebut semakin menguat setelah sejumlah anggota kelompok tani menyampaikan keluhan mengenai minimnya informasi dan akses terhadap program pemerintah.

Anggaran Besar, Apa Hasilnya?

Pertanyaan publik kini mengarah pada satu hal mendasar: seberapa besar anggaran pertanian yang digelontorkan pemerintah benar-benar dapat dirasakan petani?

Dalam perspektif pengawasan publik, keberadaan dokumen program dan laporan realisasi anggaran saja belum cukup. Program pemerintah idealnya dapat diukur melalui tiga hal utama, yakni anggaran yang dialokasikan, pelaksanaan di lapangan, serta hasil dan manfaat yang diterima masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa suatu program telah dianggarkan atau dinyatakan selesai, tetapi juga dapat melihat siapa penerimanya, apa bentuk bantuannya, berapa nilainya, serta sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Kelompok Tani Mengaku Hanya Formalitas

Sejumlah anggota kelompok tani di beberapa wilayah Sergai mengaku kecewa karena merasa tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai program pemerintah di bidang pertanian.

Salah seorang anggota kelompok tani di Kecamatan Sipispis berinisial S mengaku selama bertahun-tahun tidak mengetahui secara jelas program apa saja yang tersedia bagi kelompoknya.

“Aku anggota kelompok tani bang, tapi entah apa manfaatnya jadi anggota kelompok tani aku gak tau. Gak jelas, program gak pernah ada. Kami gak pernah mendapatkan informasi apa pun terkait program pemerintah sudah bertahun-tahun. Seolah kelompok tani ini hanya formalitas saja,” ungkap S.

Keluhan serupa juga muncul di ruang publik melalui komentar warganet yang mengaku sebagai petani maupun anggota kelompok tani di sejumlah kecamatan di Sergai.

Salah satunya akun TikTok Ruslianasirait yang mempertanyakan keberadaan bantuan pertanian untuk kelompok tani, termasuk bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit, insektisida serta program lainnya.

Akun tersebut juga meminta agar penyaluran bantuan pertanian diperiksa dan dipastikan apakah benar-benar diterima anggota kelompok tani.

Sementara akun Store Thamrin mengungkapkan kondisi petani sawit di Desa Damakurat, Kecamatan Sipispis.

“Tidak tahu kami sebagai petani sawit di Desa Damakurat, Kecamatan Sipispis, apa yang bisa dibantu kepada kami selaku warga yang sangat membutuhkan berupa bantuan pupuk atau bibit sawit atau apa lah yang bisa meringankan kesulitan kami sebagai petani.”

Keluhan lain datang dari anggota kelompok tani berinisial T di wilayah Nagaraja. Ia mengaku kelompok tani hanya memperoleh dua zak pupuk subsidi untuk lahan tanaman pangan/sawah seluas sekitar 30 rante.

“Betul sekali, itulah karena kiranya perhatian pemerintah khususnya pertanian sehingga di Nagaraja kami anggota kelompok tani hanya mendapat dua zak pupuk subsidi untuk lahan tanaman pangan/sawah seluas 30 rante.”

Alsintan, Bibit hingga BBM Petani Ikut Disorot

Keluhan lainnya disampaikan anggota kelompok tani berinisial ST dari Kecamatan Dolok Masihul.

Ia mempertanyakan sejumlah persoalan yang menurutnya masih dihadapi petani, mulai dari akses bahan bakar untuk kegiatan pertanian, bantuan alsintan, hingga distribusi bibit.

“Saya pun tidak tahu apa kerja Kadistan ini. Solar untuk petani pun dibiarkannya petani memperoleh solar dengan cara ilegal. Tak ada barcode solar untuk petani. Bantuan alsintan pun diduga berkumpul untuk satu orang saja. Bantuan bibit padi tidak dipastikan sampai ke petani dan jika sampai pun apakah ada pungli dalam penebusannya tidak diurusnya.”

Pernyataan tersebut merupakan klaim dan keluhan individu yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat klarifikasi dari Dinas Pertanian Sergai yang menjelaskan kebenaran maupun mekanisme penyaluran bantuan sebagaimana ditudingkan.

Pertanyaan Besar: Mengapa Petani Masih Mengeluh?

Serdang Bedagai merupakan daerah dengan sektor pertanian yang memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat.

Karena itu, apabila masih terdapat keluhan mengenai sulitnya memperoleh pupuk, mahalnya biaya produksi, keterbatasan bantuan, rendahnya akses terhadap sarana produksi, pemasaran hasil pertanian, maupun pemberdayaan kelompok tani, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.

Publik berhak bertanya:

Apa yang sebenarnya telah berubah selama lebih dari lima tahun kepemimpinan Dinas Pertanian Sergai?

Apakah pendapatan petani meningkat?

Apakah biaya produksi semakin terkendali?

Apakah produktivitas pertanian mengalami peningkatan?

Apakah petani semakin mudah memperoleh pupuk, bibit dan sarana produksi?

Apakah bantuan pertanian telah disalurkan secara merata dan tepat sasaran?

Apakah kelompok tani benar-benar diberdayakan, atau hanya tercatat secara administratif sebagai penerima program?

Dan yang tidak kalah penting, seberapa besar anggaran pertanian yang telah dikeluarkan pemerintah berbanding lurus dengan manfaat yang diterima petani?

Transparansi Program dan Anggaran Menjadi Kunci

Sorotan terhadap Dinas Pertanian Sergai bukan berarti secara otomatis menuduh adanya penyimpangan.

Sebaliknya, keterbukaan informasi justru penting untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi.

Karena itu, publik patut mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan program pertanian selama periode kepemimpinan Dedy Iskandar.

Di antaranya:

- Total anggaran Dinas Pertanian Sergai tahun 2021–2026;
- Rincian program dan kegiatan setiap tahun;
- Target dan realisasi masing-masing program;
- Daftar kelompok tani penerima bantuan;
- Jenis, volume dan nilai bantuan yang disalurkan;
- Pengadaan serta lokasi penempatan alsintan;
- Mekanisme penentuan kelompok atau petani penerima bantuan;
- Sistem pengawasan dan monitoring setelah bantuan disalurkan;
- Hasil evaluasi program;
- Serta indikator terukur mengenai peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Data tersebut penting agar masyarakat dapat melakukan penilaian berdasarkan fakta, bukan sekadar berdasarkan klaim keberhasilan maupun keluhan.

Kadis Pertanian Sergai Belum Memberikan Klarifikasi

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, wartawan telah melakukan konfirmasi kepada Dedy Iskandar selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai.

Awak media bersama Tim Konfirmasi kembali disampaikan pada Rabu (7/10/2026), terutama terkait program kerja, penggunaan anggaran, penyaluran bantuan kepada kelompok tani, serta berbagai keluhan yang berkembang di tengah masyarakat.

Namun hingga berita ini ditulis, Dedy Iskandar belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi atas sejumlah pertanyaan tersebut.

Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi Dedy Iskandar maupun Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai untuk memberikan penjelasan secara utuh kepada publik.

Bukan Soal Lama Menjabat, tetapi Soal Dampak

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang kepala perangkat daerah bukan semata-mata berapa lama menduduki jabatan.

Ukuran yang jauh lebih penting adalah seberapa efektif kebijakan, program dan anggaran yang dikelola mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.

Jika program pertanian berjalan baik, data dan capaian seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka.

Sebaliknya, apabila masih banyak keluhan petani, pemerintah daerah perlu memastikan apakah persoalan tersebut bersumber dari desain program, distribusi, pengawasan, keterbatasan anggaran, atau faktor lainnya.

Kini pertanyaan publik semakin mengerucut:

Setelah lebih dari lima tahun Dedy Iskandar memimpin Dinas Pertanian Sergai, apakah petani benar-benar semakin sejahtera, atau masih harus menunggu agar manfaat program pertanian benar-benar sampai ke lahan dan kehidupan mereka?

Jawaban atas pertanyaan tersebut bukan hanya penting bagi petani, tetapi juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas setiap rupiah anggaran publik yang digunakan.

Publik menunggu data, bukan sekadar narasi. Petani membutuhkan hasil, bukan hanya program.  (Mendrova)