TEBING TINGGI, OPSINEWS.COM. SUMATERA UTARA  | Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi memperkuat komitmen percepatan penurunan stunting melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan dalam keikutsertaan Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, pada Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure Medan, Kamis (27/8/2026), dan diikuti secara hybrid oleh jajaran pemerintah daerah dari wilayah Sumatera.

Wali Kota Iman Irdian Saragih hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, Kepala Dinas Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Plt. Kepala Bappeda Muhammad Hamdani, serta Kepala Bagian Prokopim Faisal Ahmad.

Forum tersebut menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat konvergensi intervensi pencegahan dan penanganan stunting, khususnya terhadap kelompok sasaran prioritas, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita usia 0–59 bulan.

Pembahasan juga mencakup integrasi program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Selain itu, peserta membahas advokasi kebijakan terkait insentif fiskal tahun 2026 serta penyusunan rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur.

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc., menegaskan bahwa persoalan stunting tidak dapat ditangani oleh satu sektor maupun satu institusi saja.

Menurutnya, keberhasilan pencegahan dan percepatan penurunan stunting sangat bergantung pada konsistensi kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga.

“Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan,” tegas Surya.

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Setwapres, Eddy Cahyono Sugiharto, memaparkan perkembangan penanganan stunting secara nasional.

Ia menyebut prevalensi stunting nasional telah mengalami penurunan dari 30,8 persen menjadi 19,8 persen. Namun, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dipaparkan dalam forum tersebut, prevalensi stunting di Sumatera Utara masih berada di angka 22 persen, atau lebih tinggi dibandingkan angka nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting masih membutuhkan penguatan intervensi, koordinasi, serta kesinambungan program di tingkat daerah.

“Karena itu, program pencegahan dan percepatan penurunan stunting perlu terus dilanjutkan untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan berkembang secara optimal,” ujar Eddy.

Tebing Tinggi Bidik Zero Stunting

Menanggapi agenda tersebut, Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih menegaskan bahwa Pemko Tebing Tinggi akan terus memperkuat berbagai langkah penanganan anak yang berisiko stunting.

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam mendukung program pemerintah, terutama dalam memastikan pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak masa awal pertumbuhan.

“Mohon doanya agar anak-anak yang berisiko stunting dapat tertangani dan menurun. Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus semangat melakukan penanganan anak-anak yang berisiko stunting. Mudah-mudahan tahun ini angka stunting menurun, dan target kita adalah zero stunting,” ujar Iman kepada awak media Diskominfo Tebing Tinggi.

Menurut Iman, keikutsertaan Pemko Tebing Tinggi dalam rakor regional tersebut bukan sekadar agenda koordinasi, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat kebijakan dan pelaksanaan program penanganan stunting di daerah.

Berbagai strategi yang dibahas, kata dia, diharapkan dapat memperkuat kualitas intervensi sekaligus memastikan program pemerintah menyentuh kelompok sasaran secara tepat.

“Berbagai strategi dan kebijakan yang dibahas diharapkan menjadi penguatan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas intervensi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan program pencegahan stunting menyentuh kelompok sasaran secara tepat,” pungkasnya.

Pemko Tebing Tinggi selanjutnya mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, tenaga kesehatan, keluarga, masyarakat hingga sektor lainnya, agar percepatan penurunan stunting tidak berhenti pada kebijakan, tetapi menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas kesehatan dan sumber daya manusia.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, seluruh pihak yang terlibat turut menegaskan komitmen bersama melalui penandatanganan Komitmen Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera yang dilakukan secara luring dan daring.

Komitmen tersebut menjadi penegasan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja bersama yang berkelanjutan, terukur, dan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat. (Mendrova)