Komisi X DPR RI Serap Aspirasi Pendidikan di Tebing Tinggi, Bahas Nasib Guru PAUD, PPPK hingga Masa Depan PTS
Tebing Tinggi, OPSINEWS.COM. Sumatera Utara | Kota Tebing Tinggi menjadi tuan rumah Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi X DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Rabu (22/7/2026). Rombongan legislator yang didampingi sejumlah pejabat kementerian dan lembaga pemerintah pusat disambut langsung oleh Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi.
Kunjungan tersebut diawali dengan peninjauan lapangan ke SD Negeri 165735 Tebing Tinggi, SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, serta Perpustakaan Daerah Kota Tebing Tinggi. Dalam setiap kunjungan, anggota Komisi X DPR RI berdialog secara langsung dengan guru, tenaga kependidikan, siswa, serta pengelola perpustakaan guna memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pendidikan, literasi, dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Usai peninjauan, agenda dilanjutkan dengan diskusi bersama di Aula Lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi. Forum tersebut menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi dan persoalan strategis yang dihadapi sektor pendidikan, kebudayaan, riset, kepemudaan, olahraga, serta literasi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja, MY Esti Wijayati, S.H., menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian penting dari upaya DPR RI menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional.
«"Kunjungan kerja ini bukan hanya untuk menyerap aspirasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan memberi manfaat nyata. Masukan dari Kota Tebing Tinggi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional," ujar MY Esti Wijayati.»
Ia menambahkan, Komisi X DPR RI berkomitmen membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar seluruh aspirasi dari daerah dapat menjadi bahan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Menurutnya, seluruh masukan yang dihimpun selama kunjungan kerja akan dibawa ke rapat kerja maupun rapat dengar pendapat bersama pemerintah pada masa sidang berikutnya.
«"Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang lahir dari DPR RI benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat di daerah. Aspirasi yang kami dengar hari ini akan menjadi bahan rujukan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama pemerintah," tegasnya.»
Sementara itu, Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Tebing Tinggi sebagai lokasi kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI. Menurutnya, kehadiran para legislator beserta mitra kerja kementerian menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Dukungan regulasi, program kementerian, serta alokasi anggaran dari pemerintah pusat akan menjadi penguat bagi Kota Tebing Tinggi dalam mewujudkan visi 'Tebing Tinggi Maju Kotanya, Religius, Makmur dan Sejahtera Rakyatnya'," ujar Wali Kota.
Dalam sesi diskusi, sejumlah isu strategis mendapat perhatian serius. Di antaranya, masih adanya ketimpangan perlakuan antara pendidikan formal dan nonformal, khususnya terhadap guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang dinilai belum memperoleh kesejahteraan dan perlindungan yang setara.
Selain itu, peserta forum juga menyoroti perlunya kepastian regulasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Guru, kejelasan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga kekhawatiran terhadap keberlangsungan sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menghadapi tantangan akibat perubahan pola penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Di sektor kebudayaan, peserta mendorong peningkatan dukungan anggaran bagi pelestarian budaya daerah, termasuk revitalisasi museum sebagai pusat edukasi sejarah dan penguatan literasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi X DPR RI juga menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis. Sebanyak lima mahasiswa STIE Bina Karya Tebing Tinggi menerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
Selain itu, diserahkan pula Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pendidikan Tahun Anggaran 2026 kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi, serta Bantuan Riset Inovasi Indonesia Maju (RIIM) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kepada LLDIKTI Wilayah Sumatera Utara.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola riset daerah, BRIN juga menyerahkan Naskah Kebijakan Daerah kepada Wali Kota Tebing Tinggi. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan jawaban tertulis atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Komisi X DPR RI sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan kebijakan.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri anggota Komisi X DPR RI, antara lain Hj. Himmatul Aliyah, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, Dr. Sofyan Tan, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Bonnie Triyana, Once Mekel, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, Dr. Reni Astuti, Dr. drh. Hj. Dewi Coryati, Muhammad Hoerudin Amin, dan Drs. Sabam Sinaga.
Hadir pula jajaran kementerian dan lembaga mitra kerja, di antaranya Dirjen Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek Dr. Ahmad Najib Burhani, Direktur SMP Kemendikdasmen Dr. Maulani Mega Hapsari, Asisten Deputi Olahraga Kemenpora Yayat Suyatna, Sekretaris Ditjen Kebudayaan Undri, Wakil Kepala BPS RI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI Dr. Pudji Ismartini, serta Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN Dr. Yopi.
Turut hadir Wakil Ketua II DPRD Kota Tebing Tinggi Husein, S.T., Pabung Kodim 0204/DS Kapten Inf. P.M. Simanjuntak, Kepala BPS Kota Tebing Tinggi Azantaro, Sekretaris Daerah Erwin Suheri Damanik, jajaran kepala OPD, para camat, kepala sekolah, organisasi profesi pendidikan, pimpinan perguruan tinggi, serta berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya.
Komentar Anda :