Medan, Sumatera Utara. OPSINEWS.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Iman Irdian Saragih, Pemko Tebing Tinggi berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2018.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Opini tertinggi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih bersama Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Sakti Khadaffi Nasution dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 se-Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/5/2026).

Dalam sambutannya, Wali Kota H. Iman Irdian Saragih menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan cerminan integritas, disiplin, dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan publik secara bertanggung jawab.

“Prestasi ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas kinerja demi mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Opini WTP jangan hanya dipertahankan, tetapi harus menjadi landasan untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Wali Kota.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh aparatur pemerintah daerah, DPRD, serta berbagai pemangku kepentingan yang telah bekerja keras menjaga integritas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Meski kembali meraih opini WTP, Wali Kota mengingatkan bahwa masih terdapat berbagai aspek yang harus terus diperbaiki. Menurutnya, opini WTP bukanlah akhir dari proses pembenahan, melainkan momentum untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan.

“Walaupun memperoleh opini WTP, bukan berarti pekerjaan kita telah selesai. Masih banyak hal yang perlu disempurnakan, termasuk memperkuat sistem pengendalian internal agar kesalahan yang sama tidak terulang dan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.

Pemko Tebing Tinggi, lanjutnya, berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan tepat sasaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, memberikan apresiasi atas konsistensi Pemko Tebing Tinggi dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan memenuhi standar akuntansi pemerintahan.

Ia juga mengapresiasi sikap kooperatif seluruh jajaran pemerintah daerah selama proses pemeriksaan berlangsung serta berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan mandiri.

“Terima kasih atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan selama proses pemeriksaan. Mari terus memperkuat kolaborasi dan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” ungkap Paula Henry.

Rangkaian kegiatan penyerahan LHP ditutup dengan penandatanganan berita acara serta sesi foto bersama para kepala daerah dan Ketua DPRD dari delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara yang menerima LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

Turut mendampingi Wali Kota Tebing Tinggi dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Erwin Suheri Damanik, Inspektur Kota M. Fachri, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sri Imbang Jaya Putra, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ghazali Rahman, serta jajaran DPRD, Inspektorat, dan BPKPD Kota Tebing Tinggi.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut menjadi indikator penting bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Prestasi ini sekaligus menjadi modal kuat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.  (Mendrova)