Sergai, Sumut. OPSINEWS.COM - Kasus dugaan kelalaian medis yang mengakibatkan meninggalnya bayi dalam kandungan ibunya di RSUD Sultan Sulaiman, Kabupaten Serdang Bedagai, terus bergulir dan menyulut keprihatinan publik. 

Desakan masyarakat agar kasus ini diusut tuntas semakin menguat, seiring dengan rencana Aliansi Masyarakat Sipil Serdang Bedagai (Sergai) menggelar aksi damai jilid II pada Selasa (7/10/2025), mulai pukul 11.50 WIB hingga 15.30 WIB, di halaman Kantor Bupati Serdang Bedagai.

Aksi lanjutan ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap lambannya klarifikasi dan pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit atas dugaan kelalaian yang menewaskan bayi dari ibu bernama Tonggoria Tambun, peserta BPJS Kesehatan, pada Sabtu, 6 September 2025 lalu.

Sebelumnya, aksi pertama telah digelar pada 15 September 2025, namun hingga kini publik belum mendapatkan kejelasan atas penyebab pasti kematian bayi tersebut maupun langkah tegas dari pihak rumah sakit dan pemerintah daerah.

Penanggung jawab aksi sekaligus orator, Yudi Ade Saputra Napitupulu, menegaskan bahwa perjuangan masyarakat bukan untuk mencari sensasi, melainkan menuntut keadilan dan transparansi atas hilangnya satu nyawa akibat dugaan kelalaian medis.

“Kami tidak menuntut lebih dari keadilan. Nyawa yang hilang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Jangan ada lagi pembiaran atas kelalaian dalam pelayanan publik,” tegas Yudi Ade dalam orasinya.

Desakan Transparansi dan Klarifikasi Publik

Dalam pernyataannya, Aliansi Masyarakat Sipil Sergai menuntut agar dokter dan tenaga kesehatan yang menangani pasien hadir langsung di hadapan publik untuk memberikan klarifikasi terbuka. Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memastikan proses hukum berjalan transparan tanpa intervensi.

“Kami tidak akan membubarkan diri sebelum pihak yang bertanggung jawab menemui dan memberikan penjelasan di depan rakyat,” lanjut Yudi.

Selama aksi, massa membawa sejumlah spanduk protes bertuliskan:

“Hadirkan Seluruh Dokter dan Nakes yang Terlibat atas Meninggalnya Seorang Bayi di RSUD Sultan Sulaiman.”

“Sergai Darurat Pelayanan Kesehatan.”

“Dokter Itu Penolong Kemanusiaan, Bukan Pembunuh Warga.”

Tulisan-tulisan tersebut menjadi simbol perlawanan moral terhadap dugaan kelalaian yang dianggap telah mencoreng wajah pelayanan kesehatan di Kabupaten Sergai.

Aksi Damai di Bawah Pengawasan Polisi

Pantauan opsinews.com di lapangan menunjukkan, aksi berjalan dengan tertib dan damai. Massa menyerukan agar Polres Serdang Bedagai turut mengawal jalannya aksi sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Kami datang dengan damai, membawa suara rakyat kecil yang menuntut keadilan. Tidak ada niat anarkis, tapi kami tidak akan berhenti sebelum kebenaran terungkap,” seru Yudi dalam orasinya.

Pemkab Sergai dan RSUD Akhirnya Temui Massa

Setelah melalui proses koordinasi, perwakilan Pemkab Sergai bersama aparat kepolisian akhirnya menemui massa aksi. Hadir di lokasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sergai Zoel Fikar, Kasat Pol PP M. Wahyudi, serta Direktur RSUD Sultan Sulaiman dr. Hendri Yanto, yang menerima langsung aspirasi masyarakat di halaman Kantor Bupati.

Dalam dialog terbuka tersebut, pihak Pemkab Sergai melalui Zoel Fikar menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan di tingkat kepolisian.

“Kami akan memberikan klarifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Polda Sumut. Kita ikuti prosedur hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Zoel di hadapan peserta aksi.

Untuk diketahui, Kasus dugaan kelalaian medis ini kini telah resmi ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara, setelah dilaporkan oleh pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya.

Publik berharap, penyidikan yang dilakukan kepolisian dapat mengungkap fakta sebenarnya dan menjadi momentum perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Serdang Bedagai.

“Kami hanya ingin kebenaran terungkap dan tidak ada lagi korban akibat kelalaian. Ini bukan sekadar kasus, tapi tentang nyawa manusia dan tanggung jawab kemanusiaan,” tutup Yudi Ade Saputra Napitupulu dengan nada tegas.  (Mendrova)