Sergai, Sumut. OPSINEWS.COM - Pasca viralnya dugaan kelalaian RSUD Sultan Sulaiman dalam menangani pasien BPJS hingga mengakibatkan bayi dalam kandungan meninggal dunia, Komisi IV DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai penjelasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Aula DPRD Sergai, Selasa (23/9/2025).

RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV Zuhri Akhyar, didampingi anggota Komisi IV: Supriyadi, Awies, Syamsudin, Yanti Siregar, dan Aisyah. Hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) dr. Tetty Grace, Kabid Yankes dr. Syafrin, Kadis Sosial Arianto, Direktur RSUD Sultan Sulaiman dr. Aldi Saragih, serta Kacab BPJS Sergai Risdamayani.

Namun, dr. Bulan Simanungkalit, selaku Dewan Pengawas RSUD Sultan Sulaiman yang dijadwalkan hadir, mangkir tanpa keterangan. Hal ini memicu kekecewaan sejumlah anggota dewan yang menganggap perannya penting dalam memberikan penjelasan.

Komisi IV Soroti Buruknya Pelayanan Kesehatan

Dalam pembukaan, Zuhri Akhyar menegaskan bahwa RDP digelar karena banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD dan maraknya pemberitaan media terkait buruknya pelayanan kesehatan di Sergai.

"Kami mengundang mitra kerja bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sergai serta instruksi Presiden. Anggaran besar dari APBN dan APBD yang digelontorkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya warga kurang mampu," tegas Zuhri.

Zuhri juga menyatakan, Komisi IV telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan, mulai dari bidan desa, Puskesmas, hingga RSUD Sultan Sulaiman.

Dinsos: BPJS Gratis Sudah Over Kuota

Kadis Sosial Sergai, Arianto, mengungkapkan bahwa peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Sergai telah melampaui kuota nasional.

"Kuota nasional ditetapkan 90.924 jiwa, namun saat ini sudah mencapai 170.494 jiwa. Dari Januari hingga Agustus 2025, Dinsos juga merekomendasikan 15.254 warga kurang mampu untuk mendapatkan bantuan kesehatan," jelas Arianto.

BPJS: Target Tercapai, UHC Belum Diteken Bupati

Kacab BPJS Sergai, Risdamayani, menyebut pihaknya telah melampaui target pelayanan kesehatan hingga 101,01%. Namun, ia mengakui masih ada kendala, yaitu dokumen Universal Health Coverage (UHC) belum ditandatangani Bupati Sergai.

"UHC sangat penting untuk memastikan seluruh warga Sergai bisa mendapat pelayanan kesehatan tanpa kendala biaya. Tanpa payung hukum ini, pelayanan kami belum optimal," ungkap Risdamayani.

RSUD Sultan Sulaiman Dituding Lempar Bola

Direktur RSUD Sultan Sulaiman, dr. Aldi Saragih, dalam paparannya menyatakan bahwa rumah sakit hanya menerima pasien berdasarkan data dari BPJS.

Pernyataan ini menuai kritik tajam dari anggota DPRD karena dinilai mengalihkan tanggung jawab ke BPJS dan tidak menjawab keluhan masyarakat soal pelayanan rumah sakit.

"Jawaban seperti ini justru membuat RSUD terlihat lepas tangan. Faktanya, banyak keluhan pasien tentang pelayanan buruk, namun tidak ada penjelasan yang memadai," ujar salah satu legislator.

Bahkan, isu dugaan kelalaian yang mengakibatkan bayi dalam kandungan meninggal dunia sama sekali tidak dijelaskan oleh pihak rumah sakit dalam forum tersebut.

Anggota Dewan Naik Pitam: Pasien Belum Sembuh Sudah Dipulangkan

Anggota Komisi IV, Syamsudin dari Fraksi PDI-P, memprotes keras kebijakan yang mewajibkan pasien dipulangkan setelah tiga hari perawatan, meski belum sembuh total.

"Ini aturan yang tidak masuk akal. Kalau pasien dipulangkan dalam kondisi belum sembuh lalu meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Ini harus dievaluasi karena menggunakan dana APBN dan APBD," tegas Syamsudin.

Puskesmas Minim Tenaga Medis dan Rujukan Terbatas

Komisi IV juga menyoroti minimnya tenaga medis di Puskesmas serta pembatasan surat rujukan ke rumah sakit.

Menurut laporan warga, banyak tenaga medis yang sudah tidak berada di tempat sejak pukul 14.00 WIB, sehingga pelayanan terhenti.

Namun, ironisnya, Ketua Komisi IV Zuhri tidak menyinggung soal dugaan dokter absen yang diduga terkait kasus kematian bayi di RSUD Sultan Sulaiman. Hingga kini, belum ada sanksi etik maupun disiplin yang dijatuhkan terhadap tenaga medis yang diduga lalai.

Media: OPD Hanya Pandai "Membuang Bola"

Menutup RDP, perwakilan media, Andy Ebiet, diberi kesempatan menyampaikan pandangan. Ia mengapresiasi langkah DPRD Sergai, namun menilai semua OPD hanya saling lempar tanggung jawab.

"Dari pemaparan tadi, terlihat jelas OPD hanya seperti 'kiper terbaik' yang pandai membuang bola. Pelayanan kesehatan yang diinginkan Bupati dan Wabup belum terwujud. Yang ada hanya pembelaan diri di atas kertas," ungkap Ebiet.

Ia meminta DPRD meningkatkan pengawasan dan menggelar RDP lanjutan agar pelayanan kesehatan benar-benar menyentuh masyarakat, terutama kalangan kurang mampu.

Kesimpulan

RDP ini mengungkap fakta bahwa pelayanan kesehatan di Sergai masih jauh dari harapan, dengan masing-masing pihak saling lempar tanggung jawab.

Kasus dugaan kelalaian yang menyebabkan kematian bayi menjadi simbol krisis pelayanan kesehatan yang mendesak untuk segera dibenahi. DPRD Sergai berjanji akan terus mengawal masalah ini hingga pelayanan publik benar-benar maksimal.  (Mendrova)