PEKANBARU- OPSINEWS.COM-Sikap yang tak perlu di contahbahkan Bisa mencoreng Nama baik Pemerintah, Belum selesai isu tentang Dinasti Politik Bupati Rokan Hilir (Rohil) dan Penggunaan Rumah Dinas sebagai Posko Logistik Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar, yakni Adik Kandung dan Anak Kandungnya, Belum juga selesai tentang Kasus Tali Air yang menjerat Wakil Bupati (Wabup) Rohil dengan salah seorang ASN Pemkab Rohil, kini muncul lagi masalah baru.

Semenjak kedua orang ini memimpin Kabupaten Rohil, tak henti-hentinya masalah silih berganti. Berbagai kasus yang cenderung memalukan dan tak sesuai dengan Adab selalu saja muncul. Belum selesai kasus Penyelewengan Kewenangan Bupati Rohil Afrizal Sintong S.IP M.Si, yang terkesan ingin Membangun Dinasti Politik, dengan menggunakan Kekuasaannya, mulai dari Penggunaan Rumah Dinas sebagai Posko Logistik APK Caleg, Menggunakan Papan Reklame di Lingkungan Kantor OPD, yaitu Foto anak kandungnya yang belum selesai kuliah tapi sibuk Nyaleg, Kasus Tali Air Wabup Rohil, muncul pula kasus Perkelahian yang nyaris Baku Hantam antara Bupati dan Wabup Rohil. Insiden itu sudah menghebohkan dunia nyata dan dunia maya.

Heboh Rekaman Video yang menunjukkan Cekcok bahkan hampir baku hantam, antara Bupati Rohil Afrizal Sintong S.IP M.Si dengan Wakilnya, Haji Sulaiman Azhar SS MH membuat semua khalayak jadi tanda tanya.

Pasalnya, kedua orang itu dipilih untuk memimpin Kabupaten Rohil. Mereka berdua adalah satu paket Kepemimpinan di Negeri Seribu Kubah.

Namun, kenapa justru mempertontonkan Kebodohannya? dihadapan masyarakat dan para Penjabat (Pj) Penghulu, Bupati dan Wakil Bupati Rohil Justru bersikap layaknya Badut di simpang Lampu Merah.

Hal itu Lantas membuat Pimpinan Induk Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan Terbesar sekaligus Tertua di Negeri ini ambil sikap.

Adalah Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau.

Pimpinan dari Induk OKP itu tegaskan, bahwa pihaknya segera membuka Sasana Tinju, sekaligus Kompetisi Tinju Amatir bagi para Pejabat Daerah. Sehingga terhadap Hobby masing-masing pihak bisa di Salurkan, tanpa harus mempertontonkan di tempat yang tak semestinya.

Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu pastikan, bahwa pihaknya secara resmi segera Menyelenggarakan Kompetisi Tinju Amatir bagi para Pejabat Daerah, memperebutkan Piala Ketua Larshen Yunus sebesar 500 Juta bagi Pemenang dan 100 Juta bagi yang Kalah.

Ketua KNPI Provinsi Riau Larshen Yunus berharap, agar semua pihak memberikan dukungan bagi Program Kerja tersebut, sebagai upaya dalam meningkatkan semangat Revolusi Mental Versi bapak Presiden Joko Widodo.

"Daripada mereka berdua ribut tak tentu arah, berkelahi dihadapan masyarakatnya, mendingan kami buat sekalian Sasana Tinju mereka, agar kedepan tidak ditemukannya lagi para Pejabat Daerah yang bertingkah layaknya Badut Lampu Merah" tutur Larshen Yunus.

Ketua KNPI Provinsi Riau itu mengajak semua pihak untuk bergotong royong dalam mengejawantahkan semangat Perubahan. Hindari Kepentingan sesaat, mari kita budayakan saling memperkuat diri, antar sesama pihak.

Hingga berita ini diterbitkan, Jum'at (2/2/2024) Ketua KNPI Riau Larshen Yunus katakan, bahwa pihaknya juga sekalian mau meresmikan Yayasan Revolusi Mental. Agar kedepan, bangsa Indonesia bangkit dari berbagai Aspek Keterpurukan.

Terakhir, Ketua KNPI Provinsi Riau itu lagi-lagi ingin mendesak otoritas terkait, bahwa Isu Dinasti Politik dan Penyalahgunaan Kewenangan oleh Bupati Rohil Afrizal Sintong mesti segera di Tuntaskan. Jangan sampai masuk angin. Aparat Penegak Hukum (APH) wajib tegak lurus. Segera Panggil, Periksa dan Hadirkan Kepastian Hukum atas temuan yang dimaksud.

Demikian juga dengan Kasus Tali Air Wabup Rohil, yang tempo Lalu di Grebek bersama ASN Pemkab Rohil, Perempuan yang bukan istrinya. Berada dalam satu kamar di Hotel Premier Pekanbaru. Alih-alih pakai alasan mau ngantar obat, justru Wabup Rohil itu telah dengan nyata mencoreng mukanya sendiri. Oknum ASN Pemkab Rohil itu sudah mendapatkan Sanksi Pencopotan dari Jabatan Kepala Bidang (Kabid), tapi anehnya sampai hari ini Wabup Rohil masih bisa tersenyum dengan ilmu Sandiwaranya yang khas. Disatu sisi, para Wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Rohil hanya diam membisu, seperti Macan Ompong yang tak ngerti apa-apa. Padahal, DPRD punya hak Konstitusional untuk memberikan hukuman bagi Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah yang melanggar Kode Etik maupun terlibat dengan kasus Hukum.

"Tolong Kami Bapak Ibu APH, Segera Panggil, Periksa dan Hadirkan Kepastian Hukum bagi mereka berdua. Jangan sampai sang Khalik dan Alam ini yang menunjukkan Murkanya bagi kita semua. Kami takut Hukum Karma. Lebih baik mereka berdua itu yang diberi Sanksi! Kabupaten Rohil ngak butuh Pemimpin yang suka bersandiwara" tegas Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya menutup pernyataan persnya.

Bupati Rohil Afrizal Sintong masih belum bisa memberikan keterangan hingga berita ini ditayangkan.
(Red)*