Kampar, OPSINEWS.COM-Dengan terbitnya Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD,
Pemerintah Daerah tidak dibenarkan lagi untuk menganggarkan Dana Jaminan Kesehatan Daerah dalam artian membayarkan klaim tagihan pelayanan kesehatan Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat yg belum memiliki jaminan kesehatan (Skema Ganda).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau H. Zainal Arifin, SKM, M.Kes, Memimpin Audiensi Percepatan Universal Health Coverage( UHC ) untuk Kabupaten Kampar Tahun 2023 yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Kampar, Kepala Bappeda dan perwakilan BPKAD Kabupaten Kampar, BPJS Kesehatan Cabang Kota Pekanbaru dan BPJS Kedeputian Wilayah II di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Kamis (20/07/23)

Sebagaiman diketahui, Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional per 1 juli 2023 di angka 87,60 % dengan rincian dari jumlah total penduduk kampar semester II yaitu 847.236 jiwa, yang sudah memiliki JKN adalah 742.221 jiwa dan yang belum memiliki JKN adalah 105.015.

Serta WHO menetapkan untuk tahun 2023, 95 % dari total penduduk di suatu kabupaten/ kota sudah memiliki jaminan kesehatan.

Sedangkan untuk tahun 2024 naik menjadi 98 %, Hal ini dipertegas dengan terbitnya Inpres no. 01 tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang melibatkan 33 kementerian dan lembaga, Gubernur dan Walikota untuk melakukan Percepatan UHC.

7 kabupaten kota di provinsi riau yg sudah mencapai persentase UHC diantaranya, Meranti, Pelalawan, Bengkalis, Dumai, Kuansing, Inhu, Pekanbaru.

Adapun Kabupaten yg belum UHC adalah, Kabupaten Kampar, Rohil, Rohul, Siak dan Inhil.

Dalam pemaparannya, Kadiskes Riau H.Zainal Arigin sangat berharap Kabupaten Kampar serta beberapa kabupaten lainnya dapat segera mengesa Pencapaian UHC nya dalam waktu dekat sesuai dengan harapan pemerintah.

Untuk mengesa Pencapaian UHC kabupaten/kota bisa mengikuti Surat edaran serta mekanisme petunjuk teknis yang telah ditetapkan bagi jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Permendagri No 84. Tambah Zainal.

“Sangat kita harapkan untuk kabupaten Kampar bisa melaksanakan launching UHC nya pada tanggal 1 Oktober 2023 nanti” Harap Zainal.

(red)