KAMPAR, OPSINEWS.COM - Pasca kenaikan harga BBM bersubsisi, Polres Kampar gelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di Balai Bupati Kabupaten Kampar, Kamis, (8/9/22), sekitar pukul 08.45 WIB.

Hadir dalam kegiatan ini, Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ferry Irawan, SIK diwakili oleh Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Dhovan Oktavianton, SH, SIK, MH, Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo Sambodo, SIK, Wakapolres Kampar Kompol Rachmat Muchamad Salihi, SIK, MH, Pasi Intel Bataliyon 132/ Bima Sakti Letda Inf Ar Dasopang, Kasdim 0313 / KPR Mayor Inf IM Samosir, PJU Polres Kampar, Kapolsek Jajaran Polres Kampar, Direktur Pasca Sarjana UIR Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum, PJ Bupati Kampar Kampar Dr. H. Kamsol, MM diwakili oleh Kabag Perekonomian dan SDA Kab. Kampar Zamhur, ST, Kabid Verifikasi dan Pembaharuan Data Dinas Sosial Kab. Kampar, Nur Ikhsan, S..Sos, Kaban Kesbangpol Kab. Kampar, Mahadi, SBM II Pertamina Patra Niaga Riau Sdr. Raden Tri Wahyu Atmono, Disperinaker Kab Kampar Ali Sabri, Kasi Intel Kejari Bangkinang Rendy Winata, Kadis Sosial Kab Kampar Sdr. Muhammad. M.Si, PT. Dwidarma Artik Utama Sdr. Anto Salim, Ketua APDESI Kab Kampar, M. Haris, SH dan Fajrul Ahfis, Senkom Mitra Polri Sdr. Donal Bintara.

Selain itu, Kegiatan FGD ini, juga diikuti oleh perwakilan dari SPBU 14.284.622 Kampar Yoni Aria Putra, SPBU 14.284.697 Air Tiris Supardin, FSPPP SPSI KPR, Roy Andi Sirait, Universitas Politeknik Kampar Rahmad Akbar, Universitas UP Pahlawan Sdri. Yanti Yantri Kusuma, SE. M. Pd, PT. Lisfa Inti Selaras Hamdan Kamal, PT. Mona Rimbo Patani, Hariawan, PT. Kubang Jaya Sdr. H. Iqbal, Bagian Prekonomian, Masri, Perwakilan Masyarakat, Perwakilan Kepala Desa, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo Sambodo, SIK, mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang hadir dalam kegiatan FGD pasca kenaikan harga BBM.

"Kami bersama Forkopimda Kampar akan selalu menjaga stabilitas situasi Kamtibmas, kita akan terima aspirasi, keluhan masyarakat dan akan selalu kita kawal dalam penyampaian aspirasi," ujar Kapolres.

Kapolres menjelaskan, FGD ini digelar dengan mengundang para ahli agar kita mendengarkan masukan, saran dari pihak terkait untuk mengetahui tindakan apa yang harus kita lakukan kedepannya.

"Kami akan berusaha menjaga Kamtibmas di Kabupaten Kampar pasca kenaikan harga BBM," kata Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres menjelaskan, SPBU di Kabupaten Kampar berjumlah 22, yang terebar di 13 Kecamatan, di 11 Polsek Jajaran Hukum Polres Kampar.

"Kami selalu melaksanakan Patroli ke semua SPBU tersebut sebagai bentuk antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti penimbunan BBM. Apabila ada Anggota Polri yang bermain dengan BBM akan kami tindak Tegas," ucap Kapolres.

Kapolres juga menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap Pelaku penyalahgunaan BBM guna mencegah kelangkaan terhadap BBM.

"Kita bersama-ama dapat bekerja sama untuk menciptakan situasi tetap aman dan kondusif," ajak Kapolres.

Selanjutnya, paparan dari Nara Sumber, Kabag Perekonomian dan SDA Kab. Kampar, Zamhur. ST, bahwa Pemerintah Pusat sebelum mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM jauh-jauh hari Pemerintah Pusat sudah membuat langkah strategis, diantaranya, telah membuat Tim Pengendali inflasi tingkat Pusat, hingga Daerah guna mengantisipasi terjadinya hal hal yang tidak diinginkan, mengoptimalkan peran tugas dan fungsi Tim pengendali inflasi sesuai arahan Presiden dan arahan Menteri Dalam Negeri.

"Dengan kenaikan BBM ini tujuan Pemerintah Pusat karna selama ini tujuan subsidi BBM 80% tidak tepat sasaran. Beberapa strategi sudah kita lakukan dalam mengantisipasi dampak kenaikan BBM ini," jelas Zamhur.

Zamhur juga menjelaskan, bahwa pemerintah berupaya mengoptimalkan satgas harga dan pangan di tiap tiap daerah dan melaporkan harga barang dan mendata suplai, serta menghimbau masyarakat agar cermat dalam penggunaan energi.

Selain itu, Zamhur juga menyampaikan, bahwa pemerintah juga mengajak masyarakat menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai, sayur, agar meminimalisir pengeluaran tiap masyarakat.

"Dari level pusat sampai Desa Presiden telah menginstruksikan penggunaan dana alokasi darurat bisa dipergunakan antisipasi kenaikan BBM," papar Zamhur.

Menurut Zamhur, Harga komoditas di Kabupaten Kampar pasca kenaikan harga BBM belum terlalu signifikan. "Akan ada Bantuan Sosial dari Pemerintahan Pusat," ujar Zamhur.

Sementara itu, Nara Sumber dari Pertamina SBM II Pertamina Patra Niaga Riau, Raden Tri Wahyu Atmono memaparkan bahwa Pertamina akan Onverview wilayah penyaluran Partamina Riau.

Menurut dia, terdapat beberapa titik SPBU Non Reguler di Riau belum ada. Sementara SPBU Reguler merupakan lembaga penyalur yang dibangun diatas sebidang Tanah.

"Pertamina juga melarang penualuran BBM kepada pengecer," tegas dia.

Selanjutnya, paparan dari Nara Sumber, Kadis Sosial Kabupaten Kampar, Muhammad, M. Si memaparkan, bantuan Sosial atas dampak kenaikan harga BBM, berupa uang, barang dan jasa, kepada orang, keluarga dan masyarakat. Sedangkan DTKS adalah data induk yang berisi data permerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerimaan bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi.

"Kami telah mengumpulkan Kepala Desa sebelum dilaksanakan Pilkades tentang Data DTKS di 250 Desa dan yang baru mengumpulkan sebanyak 236 Desa," ujar Muhammad.

Kemudian paparan dari Nara Sumber, Kaban Kesbangpol Kabupaten Kampar, Mahadi menyampaikan terkait konflik yang perlu disikapi.

"Alasan Pemerintah menaikkan Subisidi harga BBM yaitu karna tidak tepat sasaran, Indikator miskin di Kabupaten Kampar mungkin tidak ada, kalau kita cermati berarti masyarakat Kampar mampu semua menurut indikator Pemerintah," jelas Mahadi.

Mahadi juga menyampaikan kekhawatiranbya apabila tarif angkutan naik, yang dapat memicu terjadinya konflik ditengah masyarakat.

Menurut Mahadi, para pengamat mengatakan inflasi akan terjadi berkisar 6% - 6,8% dan imbasnya sembako akan naik

"Dalam kesempatan ini, kami sebagai Kepala Kesbangpol kabupaten Kampar menyarankan beberapa hal kepada Pemerintah agar meaksanakan Operasi Pasar guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak terjadinya gejolak, kendalikan Inflasi, laksanakan stimulan ( Rangsangan ) kepada masyarakat agar lebih aktif dan mandiri dalam menanam tanaman cepat panen untuk kebutuhan pribadi, kurangi pengeluaran Komsuftif atau lebih berhemat, serta mengoptimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan," kata Mahadi.

Selanjutnya, paparan dari Nara Sumber Ahli oleh Direktur Pasca Sarjana UIR Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M. Hum menjelaskan, menurut Pasal 27 ayat 2 Pemerintah bertanggung jawab terhadap masalah kemiskinan terhadap warga negara Indonesia, maka pemerintah diberi wewenang untuk mengatur prodak terhadap masalah kemiskinan warga negara Indonesia.

"Yang berpihak kepada Pemerintah terkait kenaikan harga BBM beralasan Subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran, banyak terjadinya penimbunan BBM, dan yang kontra kepada Pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi yaitu terjadinya kenaikan harga barang, rendahnya jumlah daya beli, meningkatnya tarif biaya Transportasi," ujar dia.

Menurut dia, kebijakan Pemerintah itulah yang terbaik dan mari kita dukung seutuhnya kebijakan Pemerintah.

"Kami mengharapkan kepada pihak Kepolisian agar siaga dan selalu bertindak preemtif kepada masyarakat yang dapat menimbulkan gejolak," ujarnya.

Terakhir, paparan dari Nara Sumber Ahli dari Dirreskrimsus Polda Riau Sdr. Kombes Pol Ferry Irawan, S.I.K. diwakili oleh Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Dhovan Oktavianton, SH, S.I.K, MH memaparkan, komsumsi dan subsidi BBM belum tepat sasaran karena masih dinikmati oleh masyarakat menengah keatas.

"Kami akan selalu mengawasi penyaluran BBM bersubsidi karena sudah begitu besar Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk subsidi BBM," ujarnya.

Menurut dia, modus penyimpangan BBM bersubsidi, diantaranya, Pengisian berulang oleh mobil pelangsir dengan tangki modifikasi, Pengisian berulang oleh truk dengan tangki modifikasi, Pembelian dengan jerigen oleh pengecer, Pembelian oleh truk tanpa muatan (Truk Tambang Galian C), Pembelian oleh truk tambang, Pembelian oleh truk sawit, Pembelian solar melalui pihak ketiga.

"Untuk langkah antisipasi dampak penyesuaian kenaikan harga BBM, perlu melakukan sosialisasi secara masif, Menggencarkan FGD, seminar, talkshow dan lainnya, memberikan edukasi terkait kebijakan bantalan sosial, serta melakukan penggalangan," pungkasnya.

Kegiatan diskusi ini juga disertai dengan sesi tanya jawab dari para peserta kepada narasumber. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pukul 12.00 WIB, dan selama kegiatan berlangsung situasi terdapat dalam keadaan aman kondusif.

Terahir kata DIDIK sapaan akrab Kapolres Kampar mengucapkan Salam sehat,salam Bahagia.
Mg.Hms/Polres Kampar.