OPSINEWS.COM - Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meradang. Jokowi akhirnya melarang para menterinya menanggapi isu kontroversial itu.

Tercatat ada tiga menteri yang pernah menyuarakan penundaan Pemilu. Berdalih demi pemulihan ekonomi negara saat pandemi. Mereka adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
taboola mid article

Sebelum memberikan teguran kepada menteri, Jokowi lebih dulu berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menaiki mobil Caddy, Jokowi menyopiri Megawati. Berkeliling melihat tanaman di Persemaian Modern Rumpin di Bogor, Jawa Barat. Percakapan Jokowi dengan Megawati membahas situasi negara. Salah satunya isu penundaan Pemilu.

Hingga akhirnya Jokowi meminta para menterinya untuk berhenti membahas penundaan pemilu pada Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (6/4).

Jokowi juga menyinggung sense of crisis dan sensitivitas anak buahnya terhadap kesulitan masyarakat. Dia meminta para menteri fokus bekerja menyelesaikan masalah masyarakat, bukan malah memantik polemik.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," tegas Jokowi.

Satu per satu pembantu Jokowi berubah sikap. Mundur teratur mengikuti titah kepala negara. Luhut salah satunya. Lewat juru bicaranya, Jodi Mahardi memastikan Luhut bakal mematuhi perintah Jokowi.

Nama Luhut santer disebut-sebut sebagai penggerak isu tersebut, namun dibantah. Luhut pernah mengklaim memiliki big data 110 juta masyarakat mendukung pemilu 2024 ditunda. Meskipun, Luhut tidak membuka data walaupun banyak diragukan validitasnya oleh banyak pihak.

"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," ujar Jodi.

Jodi memastikan Luhut tetap bekerja seperti biasa. Mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi serta menangani kesulitan yang dihadapi masyarakat.

Menteri lain yang ikut menggulirkan isu tersebut adalah Airlangga. Dia menjawab singkat pertanyaan soal larangan Jokowi bicara penundaan pemilu atau presiden 3 periode.

"Itu saya rasa itu sudah jelas," ujar Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Airlangga mengaku tidak perlu menanggapi pernyataan Jokowi. Dia mengibaratkan dengan rancangan undang-undang, yang normanya sudah jelas tidak perlu penjelasan lagi.

"Kalau di dalam RUU itu normanya jelas, penjelasannya tidak perlu," ujarnya.

Koalisi Jokowi Terbelah

Isu yang bergulir berbulan-bulan ini tak hanya didorong sejumlah menteri, tetapi juga elite partai koalisi Jokowi. Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Airlangga menjadi tokoh partai mendukung wacana penundaan pemilu 2024. Baik Airlangga dan Cak Imin mengaku usulan tersebut datang dari suara masyarakat.

Koalisi Jokowi terbelah. Gerindra, PDIP, NasDem dan PPP menolak wacana penundaan Pemilu karena merembet ke isu perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode.

Keempat partai menganggap tidak ada kegentingan Pemilu 2024 dan masa jabatan Presiden tiga periode harus diwujudkan. Penundaan Pemilu 2024 dinilai tak bisa diterima akal sehat, menabrak konstitusi dan merusak kualitas demokrasi.

Selain anggota koalisi, wacana tersebut juga ditentang para pakar, akademisi, LSM hingga masyarakat. Belum lagi sejumlah hasil survei menunjukkan masyarakat tampaknya resistensi terhadap usulan tersebut

Kencangnya gelombang penolakan, membuat PAN, Golkar dan PKB berubah haluan. Setelah Jokowi marah, Zulhas mengumpulkan para elite PAN di kediamannya di Jakarta, Rabu (6/4) malam.

Zulhas secara khusus bicara soal penundaan pemilu. Zulhas menegaskan penundaan pemilu tidak memungkinkan karena tidak mendapat dukungan politik.

"Juga soal isu penundaan pemilu yang tidak akan terwujud karena dukungan politik yang tidak memadai," ungkap Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya.

Menurut Wali kota Bogor ini, Presiden Joko Widodo tidak secara khusus meminta PAN menghentikan wacana penundaan pemilu. PAN sebelumnya salah satu pendukung penundaan pemilu. PAN hanya menangkap sinyal isu ini harus disetop karena pernyataan Jokowi di Istana kepada menterinya.

"Pesan dari presiden tentu harus kita pahami sebagai pesan untuk semua," ujar Bima.

PKB sudah jauh-jauh hari menarik diri dari wacana penundaan Pemilu. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid atau akrab disapa Gus Jazil menegaskan, partainya kini tidak terlalu agresif dengan usulan penundaan pemilihan umum (pemilu).

"PKB tidak terlalu agresif, tetapi berharap partai-partai yang lain belum sadar untuk bisa sadar, jika wacana penundaan lebih masuk akal daripada tidak ditunda," kata Guz Jazil.

Bagi PKB, kata Gus Jazil, demokrasi merupakan alat untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Sehingga, tidak mungkin terjadi amandemen atau perubahan konstitusi tanpa kehendak rakyat.

PKB juga tidak merekayasa politik sehingga dasar wacana penundaan pemilu seharusnya dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat banyak.

"PKB bersama-sama kepentingan rakyat dan demokrasi," ujarnya.

Sumber:merdeka.com