PEKANBARU, TIRASKITA.COM - Dalam rangka menindaklanjuti hasil seminar daerah tentang pengusulan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazam Syah atau Marhum Pekan sebagai pahlawan nasional, Wakil Wali Kota Pekanbaru, H Ayat Cahyadi S.Si, Rabu (2/3) melakukan audiensi bersama Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) dan pihak Dinas Sosial Provinsi Riau di Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman.

Wakil Wali Kota, Ayat Cahyadi menyampaikan, dalam rangka menindaklanjuti hasil seminar daerah tentang pengusulan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazam Syah atau Marhum Pekan, dirinya meminta masukan atau saran dari pihak Pemerintah Provinsi Riau.

"TP2GD kota Pekanbaru didampingi sekretariat melakukan audiensi ke Dinas Sosial Provinsi Riau, dalam rangka menindaklanjuti hasil seminar daerah tentang pengusulan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazam Syah atau Marhum Pekan sebagai pahlawan nasional. Alhamdulillah tadi diterima di Dinas Sosial provinsi dan juga ada TP2GD provinsi," ujar Ayat Cahyadi.

"Pertama kami menyampaikan progres tentang pengusulan itu dan merencanakan, kami akan melakukan seminar nasional insyaallah 15 Maret 2022 dan juga tentu mohon arahan," sambung Ayat Cahyadi.

Lebih jauh disampaikan Ayat Cahyadi, saran diperlukan karena nanti yang akan mengusulkan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazam Syah atau Marhum Pekan sebagai pahlawan nasional adalah Gubernur Riau.

"Ya tentu setelah ada surat dari Walikota Pekanbaru dan juga tentu setelah mendapat pertimbangan pertimbangan dari TP2GD Provinsi Riau yang juga disini dibawah sekretariat Dinas Sosial Provinsi Riau. Makanya tadi kami laporkan mohon arahan, dan juga saran-saran untuk bersama-sama kita perjuangkan, sehingga Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazam Syah atau Marhum Pekan bisa jadi pahlawan nasional," sebutnya.

Nantinya dikatakan Wakil Wali Kota Pekanbaru, akan ada seminar nasional yang akan dilaksanakan pada 15 Maret 2022.

Disinggung masukan yang diterima dari pihak provinsi Riau, disampaikan Ayat Cahyadi.

"Pertama memang dicermati persyaratan dan dipenuhi. Yang kedua, untuk para narasumber harus ada dari Kementerian Sosial dan juga sejarawan nasional. Kemudian juga tidak boleh ada narasumber dari TPGP, Tim Pemberian Gelar Pahlawan Pusat, tidak boleh," jelasnya. (Kominfo)