HUKRIM 

Carut Marut Nasib Pergulaan di Indonesia, Pemerintah Saatnya Turun Tangan!!!

BANYUWANGI- Gemah Ripah Loh Jinawi itu adalah pepatah Jawa yang berarti bahwa di negara ini apapun yang ditanam akan tumbuh subur dan akan dapat dinikmati untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Tapi saat ini sangat ironis sekali karena manisnya gula belum dirasakan oleh para petani tebu. Masalah yang petani hadapi sangat kompleks, mulai harga pupuk mahal, harga eceran tertinggi (HET) yang dinilai merugikan petani, rendemen yang rendah, serta produksi yang tidak terserap maksimal karena kualitasnya tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan itu terbukti belum lama ini ada beberapa gudang yang berisi gula disegel Kemendag dengan alasan kualitas jelek. Akibatnya, nasib para petani tebu bertahun-tahun terus terpuruk. Belum lagi serbuan gula rafinasi atau gula mentah dari luar negeri yang kian memukul usaha petani tebu dan produsen gula lokal. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah selama ini dianggap tidak memihak pada petani.

“Aksi unjuk rasa ribuan petani tebu dari berbagai daerah di depan Istana Merdeka, Senin (28/8/2017) yang lalu adalah akumulasi kekecewaan kita sebagai petani tebu terhadap pemerintah yang tak kunjung melindungi petani,”ujar Bambang Hermanu selaku Sekretaris DPD Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Banyuwangi. Saat ini banyak problema yang dihadapi petani tebu dan industri gula di Indonesia. Seperti penyusutan lahan tebu akibat petani beralih ke tanaman lain, teknologi masih rendah sehingga tingkat rendemen juga rendah, pabrik gula yang rata-rata berusia tua, serta soal tata niaga yang belum memihak ke petani. Jadi, persoalan teknologi, regulasi dan tata niaga menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk dibenahi. Pemerintah sesungguhnya bukan tidak mengetahui berbagai persoalan tersebut,hanya saja, keseriusan pemerintah yang patut dipertanyakan. Kemendag maupun Kementerian BUMN ketika memberikan keputusan kepada para petani terkesan sepihak tanpa mengakomodir kondisi di lapangan. Jaminan Rendemen 8,5 % yang dijanjikan oleh Rini Soemarno selaku Menteri BUMN saat impor gula 2016 yang lalu tidak pernah ditepati. Belum lagi PPN 10 % yang dikenakan kepada petani dalam kegiatan jual beli gula mereka juga sangat memukul industri gula lokal.

“Pejabat pemerintah ditingkat menteri dalam mengambil kuputusan sangat tidak berpihak pada para petani,jadi sudah waktunya Pak Jokowi selaku Presiden harus turun tangan agar program swasembada gula yang beliau programkan dapat terlaksana, minimal kesejahteraan petani dapat lebih diperhatikan,” imbuh Bambang (1/9/17). Kebutuhan gula di Indonesia saat ini belum sepenuhnya bisa dipenuhi dari produksi lokal. Data di Kementerian Perdagangan, kebutuhan rata-rata di dalam negeri mencapai 3,3 juta ton/tahun. Sedangkan produksi dalam negeri hanya 2,2 juta ton sehingga harus mengimpor 1,1juta ton. Publik kini menunggu pemerintah untuk lebih serius menggenjot industri dalam negeri agar bisa menekan angka impor, sekaligus mensejahterakan petani dan melindungi konsumen. Kondisi industri gula dalam negeri dan nasib petani tebu selalu terombang-ambing tanpa kejelasan. Apabila ini dibiarkan, bisa muncul kecurigaan jangan-jangan sengaja ada pembiaran supaya kran impor terus terbuka luas dan kartel-kartel tetap menikmati manisnya gula,karena fee import lebih manis dan cepat dapat dinikmati daripada pusing memikirkan nasib para petani.  (TIM)

 

Related posts

Leave a Comment