Jendela 

PD. PASAR SURYA YANG SELALU MENGINTIMIDASI PEDAGANG UNGGAS KEPUTRAN SELATAN

SURABAYA – Sepertinya belum adanya keputusan tetap dari pihak PD.Pasar Surya Pusat yang mana dipimpin oleh Ferry Ardiansyah sebagai Plt sementara tersebut yang tetap bersikukuh akan memindahkan para pedagang unggas Pasar Keputran Selatan, menjadi teka-teki dan menuai tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya di balik bersikukuhnya pimpinan sementara tersebut, padahal dari rapat dengar pendapat atau Herring, perwakilan rakyat Surabaya telah menyarankan dengan tegas bahwa, “mereka bukan pedagang liar, atau ilegal atau pun PKL, akan tetapi mereka pedagang yang disiplin baik dalam pembayaran sewa perbulan dari yang terendah tiga ratus ribu rupiah perbulan hingga satu juta rupiah perbulan.
Juga dalam meditasi para pedagang bersedia legowo dan santun mau di tata ataupun direlokasi didalam pasar Keputran Selatan yang sedianya masih ada tempat yang dibilang cukup untuk para pedagang unggas pasar keputran Selatan yang hanya berjumlah dua puluh lima orang, meski per pedagang ada yang memiliki dua hingga empat lapak. Mereka lebih rela berbagi satu dengan yang lain, ketimbang para pedagang di relokasi di pasar Panjang Jiwo yang masih belum siap dan belum layak ditempati berdagang. Sedangkan seperti yang dilansir beberapa awak media dari pedagang maupun masyarakat setempat (Pasar Surya Panjang Jiwo) pun menolak adanya perelokasian pedagang unggas dari pasar Keputran, dikarenakan sikap dari instansi PD. Pasar Surya Surabaya yang arogan dan tanpa etika atau unggah-ungguhnya tanpa permisi alias slonong boy.
Dan penolakan warga, masyarakat sekitar Panjang Jiwo juga dikarenakan akan terkena dampak imbas baik dari bau ayam maupun limbah yang mengkhawatirkan dan sangat mengganggu masyarakat sekitar. Dan sangat minimnya IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) di pasar Panjang Jiwo tersebut. Dari beberapa Minggu yang telah berlalu, tepatnya Senin 10 September 2018 telah terlaksana hearing di kantor DPRD Kota Surabaya diruang rapat Komisi B, yang mempertemukan segenap instansi yang terkait perdagangan, Satpol PP, Dinas Kebersihan, Plt PD. Pasar Surya berikut staffnya dan para pedagang yang diwakili diantaranya kurang lebih sepuluh pedagang dari dua puluh lima pedagang yang akan direlokasikan itu, hingga peninjauan sidak langsung di pasar Keputran Selatan yang dihadiri diantaranya Anugrah, Erwin Cahyadi, Rio, Baktiono dan Armuji Ketua DPRD Surabaya, Plt sementara Ferry Ardiansyah beserta staf dari PD. Pasar Surya Pusat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebersihan, Dinas Perdagangan yang secara jelas masih ditemui lahan lapak yang kosong didalam pasar Keputran Selatan yang sedianya masih cukup menampung pedagang unggas.
Hingga sidak berlanjut ke Pasar Panjang Jiwo yang semula sudah dikatakan siap dan layak guna area perelokasian, namun masih mangkrak berserakan baru dibongkar dadakan saat sidak itu juga, hingga penghadangan masyarakat Panjang Jiwo yang merasa keberatan. Karena tidak adanya himbauan atau pemberitahuannya sebelumnya dan terkesan mengadu domba para pedagang unggas Keputran Selatan dengan pedagang dan masyarakat Panjang Jiwo Panduk. Sampai hari ditentukannya hearing lanjutan sebagai sikap putusan para DPRD Surabaya telah mengeluarkan stetment arogansi memaksakannya pihak PD.Pasar atas pembongkaran dan perelokasian pedagang unggas Keputran Selatan yang akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan bersama yang ditandatangani segenap anggota DPRD Komisi B, Instansi Plt. PD Pasar Surya Surabaya, Dinas Kebersihan Lingkungan, Satpol PP dan pedagang yang hadir, berupa Notulen kesepakatan.
Bahwa tidak adanya perelokasian sampai tersediakannya tempat dan prasarana yang layak bagi pedagang unggas Keputran Selatan dan selama masa tersebut para pedagang unggas pasar Keputran Selatan boleh jadi menempati lapak-lapak kosong yang sedianya masih banyak yang mangkrak dan tak digunakan. Namun hingga berita ini diterbitkan pada hari Rabu, 26 September 2018 pihak PD. Pasar Surya Surabaya tetap tak bergeming dan tidak mengindahkan hasil rapat dengar pendapat di DPRD Surabaya. Dan tetap gencar melakukan penghardikan yang meresahkan pedagang unggas Keputran Selatan, baik secara surat menyurat, maupun penekanan secara sikap yang ngotot tetap akan merelokasi pedagang unggas tersebut. Hingga ditinjau langsung oleh anggota DPRD yang menyatakan siap selalu akan memperhatikan dan berpihak akan nasib para pedagang unggas Keputran Selatan, alasannya mereka bukan pedagang liar, mereka taat bayar sewa dan masih ada lahan cukup di dalam pasar Keputran Selatan.
Andaipun pemerintah kota mau menggunakan sebagian lapak guna pelebaran jalan, ujar Pak Erwin dari anggota Komisi B. DPRD Surabaya. Ditambahkan lagi,jika dikhawatirkan adanya benturan antara instansi PD. Pasar Surabaya yang dalam hal ini dibelakangnya adalah Pemkot Surabaya, dengan anggota DPRD Surabaya, Erwin Cahyadi mengungkapkan, ini memang sudah ada benturan mas, ketika putusan rapat sudah tidak di indahkan lagi, biar nanti segenap pedagang dan instansi PD. Pasar Surya dan Pemkot kita panggil beserta pedagang dan masyarakat pasar Panjang Jiwo yang telah melayangkan surat penolakan relokasi pedagang unggas Keputran Selatan kita kumpulkan.
“Jangan bahas masalah pedagang dulu, merekakan bukan pedagang liar mereka tertip bayar sewa yang diakui atau tidak masuk ke APBD yang menjadi gaji dan yang dimakan kita di pemerintahan, mereka salah satu penyokongnya maka selayaknya mereka mendapat perhatian dan ini dosa pihak PD. Pasar kalo ngotot.
Coba di perhatikan dari segi kondisi Pasar yang memprihatinkan tidak adanya refisit, peremajaan bangunan, tidak adanya IPAL yang layak kalopun PD.Pasar Surya tidak ada dana mereka mau berswadaya mendanai dari kantong mereka pribadi, ujar Erwin Cahyadi anggota Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Surabaya. Entah sebenarnya apa dan bagaimana tujuan Plt. PD. Pasar Surya Surabaya Ferry Ardiansyah dan Pemkot Surabaya bisa dikatakan dibelakang instansi tersebut yang sementara tidak bersuara dan seolah hanya sebagai sutradara, begitu keluh pedagang atas upaya ngotot perelokasian tanpa pendekatan dan perhatian penuh pada mereka yang notabene berada KTP warga Surabaya. Dan tindakan yang tak masuk akal yakni diberhentikannya pemungutan pembayaran sewa lapak sejak mulai bulan kemarin.
Lalu sampai kapan keresahan rakyat kecil yang sebagai pedagang unggas haknya di intimidasi, padahal mereka pemegang buku sewa kepemilikan lapak stand pasar hingga kurang lebih masa berlakunya sampai tahun 2030. Mau dikemanakan nasib para pedagang, apa harus memulai babat alas dari nol, setelah bersusah payah membangun, merintis bisnis usaha kecil mereka. Dan bagaimana pula nasib para karyawan mereka yang bisa dibilang lumayan banyak dan sudah menjadi mata pencahariannya buat menghidupi anak, istri serta keluarganya. Apakah akan diabaikan oleh kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan pemerintah daerah, khususnya Kota Surabaya. (tim/red)

Related posts

Leave a Comment