HUKRIM 

Koordinator Kompak Laporkan Wali Kota Pasuruan Ke KPK

Foto Lujeng Sudarto saat menunjukan bukti dan tanda terima laporan KPK dan Kejagung

PASURUAN – Konsorsium Masyarakat Anti Korupsi Pasuruan melaporkan Walikota Pasuruan, Setiyono, ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gabungan organisasi ini melaporkan Setiyono karena diduga terlibat dalam pengadaan tanah Kantor Kecamatan Panggungrejo. Keterlibatan wali kota ini mengakibatkan negara mengalami kerugian kurang lebih Rp2,9 miliar. Koordinator Kompak Pasuruan, Lujeng Sudarto menjelaskan, dugaan keterlibatan Walikota ini dalam pembuatan surat keputusan (SK) di hari yang sama yakni 21 November 2016.
Pada hari itu, dua SK muncul dalam waktu tidak lebih dari satu hari. Pertama, wali kota mengeluarkan SK tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Kecamatan Panggungrejo. Selang beberapa jam, wali kota kembali mengeluarkan SK kedua tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kantor Kecamatan Panggungrejo. Ia menyebut, penerbitan SK dalam satu hari ini sangat tidak wajar. “PPK seharusnya melakukan survey dan menunjuk appraisal untuk menilai harga tanah. Tapi hal itu tidak terjadi, karena Walikota sudah menerbitkan SK penetapan lokasi kantor. Indikasi ini menguatkan dugaan korupsi yang berdasar pemeriksaan BPK terdapat kelebihan harga tanah Rp2,918 miliar,” kata Lujeng Sudarto, Kamis (30/8/2018).
Sekadar diketahui, beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bukti bahwa ada proses pengadaan tanah Kantor Kecamatan seluas 15.073 meter persegi senilai Rp12,308 miliar itu tidak memadai. Pengadaan lahan pada tahun 2017 tersebut juga tidak didukung dengan kertas kerja penilaian dan penetapan harga yang melebihi kewajaran sebesar Rp2,918 miliar. Menurut Lujeng, BPK telah memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Walikota dan DPRD Kota Pasuruan dan memberikan batas waktu pengembalian keuangan hingga 24 Juli 2018.
Namun hingga batas waktu terlampaui, kelebihan pembayaran tersebut belum dikembalikan pada kas negara. “Setelah jatuh tempo, BPK wajib menyerahkan kasus tersebut pada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara. Kami minta agar Walikota diminta keterangannya atas upaya mendesain dugaan korupsi tersebut,” terangnya. Terpisah, Wali Kota Pasuruan Setiyono mengaku tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang melaporkannya ke KPK atau ke lembaga hukum lainnya.
Yang jelas, ia mengaku pihaknya sudah melakukan sesuai dengan prosedur dan ketentutan yang berlaku. Ia menyebut sudah melaksanakan apa yang harus dilaksanakannya. “Kalau yang dipermasalahkan soal pengeluaran dua SK dalam satu hari itu memang kami lakukan dengan alasan untuk mempercepat pembangunan. Silahkan, kami lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Yang jelas, saya sudah melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan undang – undang,” terangnya. (indra/imron)

Related posts

Leave a Comment