Opini 

DAMAI DALAM PERBEDAAN (STRATEGI MENGUATKAN DAMAI DALAM PERBEDAAN)

Oleh : LOEKISNO CH.W

 

PENDAHULUAN

Membincang kedamaian mensyaratkan adanya kerukunan. Sementara membicarakan kerukunan  berarti membicara persoalan kemajemukkan, identitas, dan toleransi. Kerukunan mengasumsikan adanya  konformitas kemajemukkan. Kemajemukkan atau pluralitas terjadi karena penguatan identitas suatu kelompok dari kelompok lain. Maka  kedamaian dan kerukunan itu secara esensial sesungguhnya lebih terkait pada persoalan kesediaan seseorang memoderasi kekerasan identitas diri menjadi kelenturan sosial sehingga kebekuan egosentral berubah menjadi penjumpaan sosial yang lembut dan meneduhkan. Lantas orang memaknai proses ini sebagai toleransi. Ketiga domain inilah yang memainkan peran sangat penting dalam membentuk kedamaian terutama dalam bingkai kehidupan  kerukunan umat beragama.

 

Berdasarkan premis tersebut di atas, maka membangun kedamaian umat beragama di Indonesia menjadi suatu keniscayaan, mengingat bangsa Indonesia memiliki berbagai latar budaya,  etnis,  suku bangsa, dan agama yang bersifat heterogen.[1] Heterogenitas ini dapat dipandang sebagai kekuatan jika dilihat dari sisi harmoni-nya tetapi akan menjadi kelemahan jika pengelolaan terhadap heterogenitas ini tidak berhasil atau menimbulkan disharmoni.[2]  Oleh karena itu, pluralitas agama, etnis, dan suku bangsa di Indonesia ini di satu sisi menjadi kekayaan bangsa namun di sisi lain juga menjadi ancaman yang berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial di masyarakat, bahkan disintegrasi nasional.

 

Meskipun demikian membangun kedamaian dan kerukunan umat beragama ini bukan tanpa kesulitan. Berbagai kasus terutama sejak era reformasi di negeri ini telah melahirkan berbagai tragedi konflik yang berdarah-darah. Kekerasan atas nama agama (religious violence)[3] telah sempat mewarnai konflik tertutup maupun terbuka di sejumlah daerah di Indonesia.[4] Berbagai resolusi konflik[5] serta model penyelesaian telah dilakukan untuk meredam berbagai konflik tersebut.[6]  Disinilah esensi kerukunan harus mampu menjadi social-cement dalam membangun karakter bangsa yang untuk selanjut menjadi modal dasar bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, membangun kerukunan umat beragama sebenarnya proyeksi dalam membangun kerukunan nasional.

 

MEMBANGUN KEDAMAIAN DALAM BINGKAI PERBEDAANMembangun kedamaian dalam bingkai perbedaan pada dasarnya adalah mewujudkan harmoni dalam konfigurasi heterogenitas.  Sementara harmoni dapat dicapai jika seluruh segmen masyarakat dapat terintegrasi secara sosial dan rukun secara interaktif. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa membangun kedamaian harus mencapai kondisi rukun terlebih dahulu. Paling tidak Terdapat beberapa paradigma dalam membangun kerukunan umat beragama diajukan orang untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama. Pertama, sinkretik, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Kedua, reconception, yaitu menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. Ketiga, sintesis, yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari pelbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran) itu. Keempat, penggantian, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah; dan berusaha supaya orang-orang yang lain agama masuk dalam agamanya. Kelima, agree in disagreement (setuju dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik.[7]

 

Terlepas dari paradigmatik kerukunan umat beragama, maka aspek-aspek terpenting dalam membangun kerukunan umat beragama harus dilandasi dengan sikap  toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikTahun 1945. Dari keseluruhan aspek kerukunan umat beragama yang paling esensial adalah toleransi. Toleransi inilah yang menjadi landasan bagi sikap koorperatif lainnya seperti saling pengertian, saling menghormati, serta menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakatm berbangsa dan bernegara.

 

Toleransi beragama dipahami sebagai sikap seseorang untuk menerima perbedaan pandangan, keyakinan, dan praktek atau prilaku sambil pada saat yang sama menangguhkan penilaian, serta pemahaman mengapa orang lain memiliki keyakinan dan melakukan praktek keagamaan atau berperilaku tertentu yang berbeda dengan yang dilakukannya. Ia juga memberi peluang kepada mereka yang berbeda itu untuk mengekspresikan pengalaman religius mereka tanpa gangguan atau ancaman. Suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari beragam latar belakang sosial dan budaya dituntut untuk membangun semangat toleransi di antara para anggotanya.[8] Sementara, Menurut Yong Ohoitimur, “toleransi mendorong usaha menahan diri untuk tidak mengancam atau merusak hubungan dengan orang beragama lain. Agama lain tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai pandangan atau jalan hidup yang mengandung  kebaikan dan kebenaran walaupun belum sempurna. Karena kandungan kebenaran dan kebaikan itu, agama lain dibiarkan hidup. [9]

 

Selain itu, toleransi juga tergantung pada corak dan karakteristik pemikiran seseorang. Mungkin bagi seorang pendukung pluralisme agama dan multikulturalisme meyakini bahwa toleransi adalah sesuatu yang mulia (tolerance is a virtue),[10] sementara kelompok yang menolak pluralisme agama menegaskan bahwa memang ada toleransi dalam Islam; akan tetapi, toleransi dalam Islam mengenal batas-batas yang jelas yang diatur dan dikehendaki oleh syari’at Islam. Batas-batas itupun tentu tidak sama antar satu pendapat dengan pendapat yang lain. Hal ini amat bergantung kepada interpretasi mereka terhadap ajaran agamanya.

 

Upaya mengakui dan menegaskan batas-batas interaksi dengan pemeluk agama lain tentunya harus dihormati. Hal ini penting untuk membangun interaksi produktif antara kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang berbeda. Menegaskan batas toleransi tidak berarti menciptakan intoleransi hanya karena mereka tidak bisa menerima beberapa bentuk keyakinan dan praktek atau tindakan orang yang beragama berbeda. Sebaliknya, mengembangkan batas toleransi adalah penegasan toleransi dalam arti “Neither accepting nor condoning others’ belief or action. Non-acceptance of others is not equivalent to intolerance”.[11] Mengingat batas-batas toleransi sangat penting menentukan kualitas kerukunan, maka ada membedakan toleransi kepada tiga karakteristik, yakni (1) Zero Tolerance, (2) Relative Tolerance, dan (3) Absolute Tolerance.[12]

 

Zero tolerance menyatakan ketidakadaan toleransi terhadap kepercayaan atau sikap keberagamaan orang lain. Bagi penganut model toleransi ini yang menjadi ukuran kebenaran adalah dirinya sendiri, tidak ada kebenaran lain diseberang keyakinan atau agamanya. Sebaliknya, Absolute Tolerance mengakui bahwa terdapat kebenaran lain di seberang keyakinan dan agamanya. Baginya, semua agama adalah sama karena tujuan dan esensinya sama. Sedangkan relative tolerance menyatakan diri bahwa meskipun agama dan keyakinannya sendiri yang paling benar, tetapi dia juga menghormati kebenaran agama lain, meskipun dianggapnya sebagai agama dan keyakinan yang salah.  Dalam upaya membangun kerukunan ini, maka toleransi yang produktif disertai dengan sikap relative toleransi merupakan pilihan ideal dalam konteks masyarakat Indonesia.

 

Sementara di sisi lain, membangun kerukunan yang hanya dilakukan melalui semangat integratif semata dengan ambang toleransi fungsional dapat dipastikan akan mengalami kesulitan atau bahkan gagal, jika dalam membangun kerukunan umat beragama tanpa disertai upaya integritas dan regularitas yang menunjangnya. Hal ini  dirasa perlu mengingat, kerukunan adalah sesuatu yang dinamis yang dapat berubah sesuai dengan perilaku para pendukungnya. Oleh karena itu perilaku para pemimpin agama dan juga tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam menjaga iklim kondusif. Di sinilah arti pentingnya hubungan antar umat beragama plus yaitu hubungan komunikatif yang tidak terbatas pada tokoh agama tapi juga pelibatan para tokoh masyarakat dan pejabat birokrasi pemerintahan.

 

TANTANGAN DAN HAMBATAN MEMBANGUN DAMAI DAN KERUKUNAN

Penguatan Identitas Keagamaan

Potensi pecahnya konflik sangatlah besar, sebesar pemilahan-pemilahan umat manusia ke dalam batas-batas objektif dan subjektif peradaban. Menurut Samuel P. Huntington, unsur-unsur pembatas objektif adalah bahasa, sejarah, agama, adat istiadat, dan lembaga-lembaga. Unsur pembatas subjektifnya adalah identifikasi dari manusia. Perbedaan antar pembatas itu adalah nyata dan penting.[13] Secara tidak sadar, manusia terkelompok ke dalam identitas-identitas yang membedakan antara satu dengan lainnya. Dari klasifikasi di atas, agama merupakan salah satu pembatas peradaban. Artinya, umat manusia terkelompok dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Khong Hucu dan sebagainya. Potensi konflik antar mereka tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi pecahnya konflik antar umat beragama perlu dikembangkan upaya-upaya dialog untuk mengeliminir perbedaan-perbedaan pembatas di atas.

 

Agama sebagai manifesto simbolik (tidak terbatinkan)

Nilai-Nilai Agama tidak terbatinkan dan menjadi inner vitality, tapi sekedar parade simbolis untuk menegakkan arogansi identitas,  ini berarti  umat beragama hanya mencari identitas diri di bawah simbol-simbol perlawanan yang berdarah, bukan perlawanan terhadap kemiskinan dan ketidakadilan

 

Agama sebagai Instrumen politik

Integrasi agama dan kekerasan memang bisa terjadi dalam banyak situasi, John D’Mello memaparkan setidaknya ada 3 alasan mengapa agama dapat instrumentasi oleh politik :

Agama memberikan bahasa, mitologi, ilustrasi yang bisa digunakan oleh para pemimpin politik atau politik keagamaan untuk memotivasi umatnya melakukan kekerasan.

Agama merupakan sumber identitas yang sangat kuat; oleh sebab itu apabila para pemimpin politik menggunakan agama, berdasarkan agama yang mayoritas, untuk mengkonstruksi sebuah identitas nasional, maka pintu terhadap kekerasan akan terbuka lebar.

Agama bisa digunakan secara politis untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok yang berkaitan dengan kekuasaan, ekonomi atau perkara material lainnya.[14]

 

Rendahnya sikap toleransi (low tolerance)

Munculnya sikap toleransi malas-malasan (lazy tolerance) sebagaimana diungkapkan Paul F. Knitter. Sikap ini muncul sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung (indirect encounter) antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Tentu saja, dialog yang lebih mendalam tidak terjadi, karena baik pihak yang berbeda keyakinan/agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain.

 

Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya. Sehingga dapat menimbulkan sikap kecurigaan diantara beberapa pihak yang berbeda agama, maka akan timbullah yang dinamakan konflik  (Lazy tolerance is the death of dialogue)[15]

 

Sikap Fanatis buta

Munculnya kelompok fundamentalisme agama memang sebuah fenomena natural. Karena seorang penganut agama harus memperlakukan kebenaran agama sebagai sesuatu yang bernilai absolut. Kebenaran agama bagi seorang penganutnya merupakan basis utama bagi semesta keberagamaan baik sebagai systema credo, systema ritual, maupun systema moral. Selain itu agama juga merupakan referensi utama dalam memahami arti kehidupannya (as the way of life) dan arti hidup di dunia ini (as the world views). Oleh karena itu sangat wajar jika seorang penganut agama akan memperlakukan kebenarannya sebagai sesuatu yang absolut dan fixed. Secara terminologi sikap absolutisme terhadap agama ini disebut sebagai fanatisme. Oleh karena itu sebagian pihak menyatakan bahwa menganut agama memang harus dengan sikap fanatisme, karena jika tidak berarti memperlakukan agama beserta kebenarannya sebagai sesuai yang bersifat relatif dan artifisial.

 

Namun menguatkan aspek fanatisme menjadi sesuatu yang sangat absolut dan posisi tanpa tawar menawar justru menjadikan posisi agama menjadi encapsuled dan tidak produktif secara interaktif. Hal ini perlu dipertimbangkan bahwa ketika agama dihayati dan dipraktekkan dalam ruang publik, maka amalan agama akan menjadi proyeksi dalam ruang kultural. Kebenaran agama yang dihayati dan diamalkan melalui instrumen budaya, akan meletakkan perilaku agama pada posisi ruang interaktif terbuka, sehingga mau tidak mau akan terjadi interaksi antar umat beragama dengan nilai-nilai budaya yang terdapat pada ruang publik tersebut.

 

Relasi Mayoritas-Minoritas

Persoalan yang mengemuka dalam peta kemajemukkan ini diantara mengelola kelompok mayoritas dan minoritas. Dalam skema sosial, kelompok mayoritas sebagai kelompok dominan cenderung mendominasi bahkan menjadi kelompok rujukan (Reference of Group) bagi kelompok minoritas. Bahkan dalam kasus konflik agama kelompok mayoritas mampu mengeksklusi kelompok minoritas. Praktek eksklusi berdasar agama ini pada akhirnya dapat menyebabkan pengabaian, pengasingan dan pencabutan hak atas orang atau sekelompok orang yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman dan keyakinan agama. Praktek eksklusi ini sering menimpa kelompok minoritas yang memiliki aliran kepercayaan dan kelompok sekte keagamaan yang berbeda dari apa yang telah ditentukan oleh kelompok dominan atau mainstream. Pihak yang mempunyai daya untuk melakukan praktek eksklusi sosial terhadap kaum minoritas ini adalah kaum dominan (kelompok agama yang berkuasa) demi memperoleh kekuatan dan perhatian dari penguasa

 

Pemahaman tekstual terhadap pesan dasar Kitab suci

Jajang Jahroni seorang peneliti dari Jaringan Islam Liberal juga memaparkan kesalahan yang sama terjadi di Islam khususnya di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan, dia mengambil kesimpulan bahwa perilaku kekerasan agama di Indonesia berkorelasi positif dengan pemahaman agama yang tekstual. Ajaran-ajaran agama tentang kekerasan baik itu berasal dari Alqur’an, seperti kebolehan suami memukul istri bila ia mangkir dari kewajibannya (Q.S. 4: 34-35), maupun Sunnah seperti hadis yang menyatakan anak perlu diperintahkan salat ketika berumur tujuh tahun, dan boleh dipukul (bila tidak salat) ketika berumur sepuluh, adalah sedikit contoh dari ajaran Islam tentang perlunya kekerasan.

 

Survei menunjukkan bahwa orang yang bersedia merusak gereja yang tidak memiliki izin berjumlah 14,7%, mengusir kelompok Ahmadiyah 28,7%, merajam orang berzina 23,2%, perang melawan non-muslim yang mengancam 43,5%, menyerang atau merusak tempat penjualan minuman keras 38,4%, mengancam orang yangg dianggap menghina Islam 40,7%, jihad di Afghanistan dan Irak 23,1%, dan jihad di Ambon dan Poso 25,2%. Sementara untuk bentuk tindakan kekerasan yang bersifat domestik, diperoleh tingkat kesediaan berikut: mencubit anak agar patuh pada orangtua 22%, memukul anak di atas sepuluh tahun agar salat 40,7%, suami memukul istri jika tidak melakukan kewajibannya 16,3%.

 

Jajang Jahroni menolak untuk mengatakan bahwa agama merupakan sumber dari kekerasan akan tetapi pemahaman yang tekstualis terhadap Kitab Suci agama tersebut bisa menjadi variabel yang paling signifikan dalam mendorong timbulnya perilaku kekerasan agama. Di samping mendorong perilaku kekerasan agama, tekstualisme dan Islamisme juga berkorelasi positif dengan perilaku kekerasan umum dan kekerasan negara.[16]

 

UPAYA STRATEGIS MENGUATKAN KEDAMAIAN

Kondisi damai dan rukun ternyata bukan be given tetapi harus diupayakan sebagai bagian dari aktualisasi diri manusia terutama dalam pola interaksi majemuk. Sementara itu karena damai dan rukun merupakan kategori psiko-sosial, maka sesungguhnya kondisi ini sangat rentan dipengaruhi oleh perubahan masyarakat yang bersangkutan.[17] Artinya,  perubahan masyarakat akan cepat merubah konfigurasi interaksi antar berbagai unsur subsistem yang ada di masyarakat tersebut, dan demikian pada gilirannya akan merubah suasana psiko-sosial masyarakat, dan hal ini akhirnya sangat berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat sehingga mau tidak mau akan mempengaruhi suasana damai dan rukun yang sudah terbina.

Dengan mempertimbangkan aspek instabilitas dari kondisi damai dan rukun, maka tampaknya berlaku adagium “membangun lebih mudah daripada memelihara”. Oleh karena itu upaya strategis menguatkan damai dan rukun menjadi keniscayaan.

 

Adapun ikhtiar strategis untuk menguatkan damai dan rukun, diantaranya adalah :

Meningkatkan kematangan berfikir, keterbukaan (openess) sikap para penganut agama dan kebiasaan bersilaturahim tokoh agama tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah;

Mengintensifkan fungsi dari wadah atau forum kerukunan umat agama terutama sebagai media dialog baik konseptual maupun praktis;

Meningkatkan partisipasi dan fasilitas Pemerintah melalui kebijakan pembinaan kerukunan umat beragama ;

Meningkatkan keterlibatan (involvement) para pemimpin atau tokoh agama;

Mengajak media massa baik cetak maupun elektronik untuk secara selektif memilih pemberitaan yang berorientasi pada kerukunan yang menyejukkan;

Pelibatan seluruh elemen masyarakat terutama generasi muda dalam program kerukunan umat beragama ;

Pemelihara semangat gotong royong dan saling hormat menghormati dalam masyarakat;

Meningkatkan kerjasama sosial-budaya dan ekonomi di kalangan intern maupun antar umat beragama.

 

  1. KESIMPULAN

 

Demikian sekelumit pemaparan tentang upaya strategis membangun kedamaian dalam perbedaan yang pada dasarnya dapat disimpulkan beberapa hal, yakni :

 

Membangun kedamaian berarti membangun kerukunan umat beragama. Bagi negara Indonesia yang bersifat majemuk, baik etnis, budaya, suku bangsa dan agama maka membangun kedamaian dan kerukunan merupakan hal yang niscaya. Jika kemajemukkan ini, terutama agama, tidak dikelola dengan baik maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi gesekan-gesekan yang berujung dengan meledaknya konflik baik horisontal maupun vertikal.

Terdapat beberapa hambatan dan halangan dalam mewujudkan kedamaian dan kerukunan, yakni ; Penguatan Identitas Keagamaan, Agama sebagai manifesto simbolik; Agama sebagai Instrumen politik, Rendahnya sikap toleransi, dan lain sebagainya harus direduksi agar kedamaian dan kerukunan dapat dicapai

Upaya menguatkan damai dan rukun merupakan hal yang niscaya, sebab jika tidak dirawat tidak menutup kemungkinan perdamaian dan kerukunan akan berujung pada gesekan dan konflik.

Dan, membangun kerukunan umat beragama bukan berarti tanpa hambatan, meskipun berbagai aspek pendorongnya juga tersedia.

 

Terima Kasih Atas Perhatiannya

 

***LOEKISNO/bru

Related posts

Leave a Comment