OPSI JATIM 

Potensi Politik Uang Pemilu 2019 Sangat Tinggi

Bojonegoro, opsinews.com – Para calon anggota legislatif (Caleg) dalam intaian satuan tugas (Satgas) money politics, terutama masa kampanye berlangsung saat ini hingga masa tenang mendekati pencoblosan 17 April mendatang. Kepolisian telah membentuk satgas money politics.

“Personel satgas money politics dari reskrim dan intel. Nantinya, juga akan bersinergi dengan sentra gakkumdu (penegakan hukum terpadu),” ujar Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli melalui Kasatreskrim AKP Rifaldhy Hangga Putra.

Satgas tersebut sudah mulai menghimpun informasi dari masyarakat, pihaknya terus memantau pergerakan para caleg yang melaksanakan kampanye. Hal ini tentu dapat meminimalisasi perilaku politik uang atau sogokan untuk memilih.

“Tim kami sudah mulai mengumpulkan informasi di lapangan,” terangnya.

Ketegasan satgas money politics ditunggu setelah hasil survei Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bojonegoro dan potensi politik uang dalam Pemilu 2019 ini sangat tinggi. Survei digelar semua desa dan kelurahan, 28 kecamatan sebagaimana diberitakan beberapa laman media. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso, Anggota DPR sekaligus caleg diduga menerima suap jasa pengangkutan pupuk yang mengherankan menyita 82 kardus dan 2 kontainer berisi uang pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000. Uang sekitar Rp 8 miliar dan sebagian sudah dimasukkan sekitar 400.000 amplop itu disinyalir akan dibagikan sebelum pencoblosan nanti. Kapolres Ary Fadli juga mulai meninjau beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang sulit dijangkau seperti di Desa Klino, Kecamatan Sekar. Kapolres memetakan wilayah agar kebijakan dan perintahnya tepat dengan melihat sendiri kondisi TPS-TPS tersebut, sehingga seluruh logistik Pemilu 2019 dapat dipastikan sampai ke lokasi.

“Tingkat kerawanan Bojonegoro memang ada beberapa letak geografis sulit dijangkau. Kami petakan agar pengiriman logistik bisa lancar,” jelasnya.

Sementara itu, Bawaslu setempat saat ini fokus pencegahan, dibanding penindakan sebab politik uang saat ini belum terjadi dan sebaliknya bakal terjadi saat hari tenang. “Kami tekankan pencegahan,” tegas Ketua Bawaslu M. Zaenuri. Sesuai informasi yang di terima lapangan, mayoritas peserta pemilu telah melakukan pendataan kepada pemilih dan pemilih dijanjikan imbalan jika memilih peserta pemilu. Salah satu bentuk imbalan dijanjikan berbentuk uang dengan nominal bervariasi. Jika praktik itu terbukti, Bawaslu berjanji akan memprosesnya. Praktik tersebut sudah jelas melanggar UU Nomor 07/2017 tentang Pemilu. “Politik uang itu masuk tindak pidana pemilu,” tegasnya. (MAS)

Related posts

Leave a Comment