Jendela 

DiDUGA MEMAKAI NAMA PERADIN SECARA ILEGAL SESUAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

SURABAYA – Selasa 6 November 2018 pukul 16.00 WIB dalam acara Perkumpulan Advokat Indonesia yang dibuka langsung oleh Moh. Effendi SH yang diadakan di RM. Sop Buntut Gelora Pancasila. Dalam acara ini dihadiri oleh semua pengurus dan jajaran anggota khusunya Perkumpulan Advokat Indonesia, tak luput juga beberapa sambutan dari pengurus Perkumpulan Advokat Indonesia. Tjuk Harijono SH selaku Ketua BPW Persatuan Advokat Indonesia juga menerangkan, “Organisasi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) merupakan Organisasi Advokat tertua di Indonesia yang berdiri di Solo sejak tahun 1964, dimana Ketum PERADIN ini adalah Prof. Dr. Frans Hendrawinata, SH., MH. Nama dan / atau Logo PERADlN adalah hak eksklusif milik Persatuan Advokat Indonesia karena telah didaftarkan pada Ditjen HAKI, dengan sertifikat merek sebagai berlkut: Sertifikat Merek IDM 000323451 tanggal 27 September 2011 kelas 16. Sertifikat Merek IDM 000323452 tanggal 27 September 2011 kelas 38. Sertifikat Merek IDM 000323453 tanggal 27 September 2011 kelas 41. Sertifikat Merek IDM 000322829 tanggal 27 September 2011 kelas 45.
Tetapi tiba tiba pada tahun 2014, ada Organisasi Advokat yang baru berdiri tahun 2014 yang bernama Perkumpulan Advokat Indonesia yang memilik Badan HUKUM AHU 00121.60.10.2014 tgl 20 Mei 2014 memakai Nama PERADIN Juga, tetapi dengan LOGO yang berbeda. Untuk memberikan kepastian hukum tentang Organisasi manakah yang berhak memakai nama PERADIN maka Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia (BPP PERADIN) mengajukan Gugatan Sengketa Merek PERADIN dengan Nomer Perkara 27/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.NIAGA.JKT.PST terhadap Perkumpulan Advokat Indonesia yang memilik Badan HUKUM nomer AHU-00121.60.10.2014 tgl 20 Mei 2014.
Dan akhirnya diterbitkan Putusan Mahkamah Agung RI no 6 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tangga| 26 Mei 2016 yang menguatkan Putusan dengan Nomer 27/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.NIAGA.JKT.PST. Yang secara tegas memerintahkan Hal Hal Sebagai berikut. -Menghukum dan memerintahkan Tergugat (vide PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA dengan Badan Hukum AHU-00121.60.10.2014 tgl 20 Mei 2014) untuk menghentikan seluruh kegiatan Tergugat yang merugikan Penggugat yang berkaitan dengan penggunaan merek berupa nama dan/ atau logo PERADIN.
Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menghancurkan dan memusnakan seluruh barang hasil perbuatan Tergugat yang mengunakan merek berupa nama dan atau Logo PERADIN milik penggugat termasuk namun tidak terbatas pada Kop Surat, papan nama dan pengiriman berita dan gambar dengan bantuan Komputer yang merugikan Penggugat. Bahwa setelah Putusan Mahkamah Agung RI no 6 K/Pdt.Sus-HKl/2016 tanggal 26 Mei 2016 di Wilayah Jawa Timur masih sering ditemukan pemakaian merek berupa nama dan atau logo PERADIN yang dilakukan Pengurus Korwil, Pengurus Cabang danAnggota Perkumpulan Advokat lndonesia, sehingga Prof. Dr. FRANS HENDRAWlNATA. S.H., M.H. selaku KETUM BPP PERSATUAN ADVOKAT lNDONESlA mengambil sikap Tegas dan menindak lanjuti dengan membuat Laporan Kepolisian di POLDA JATIM dengan Tanda Bukti Lapor Nomer : TBL/61/X/2017/SUS/JATIM pada tanggal 27 Oktober 2017melalui Kuasanya yang sudah ditunjuk.
Dengan Terlapor 3 orang anggota Perkumpulan Advokat Indonesia yang ketahuan memakai KTA PERADIN pada saat sidang di PN Surabaya padahal mereka bukan anggota Persatuan Advokat Indonesia, yaitu Belly, Rina dan Eko Juniarso. Perkumpulan Advokat indonesia walaupun sudah dinyatakan sebagai PERADlN yang TIDAK SAH, tetapi masih mencoba mengajukan permohonan Sumpah untuk anggota baru mereka di Pengadilan tinggi Surabaya, Berdasarkan Surat dari Panitera Mahkamah Agung nomer 9/PAN/NK 0311/2018 Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk tidak mengambil sumpah advokat Perkumpulan Advokat Indonesia karena bukan dari PERADIN yang sah.
Anggota Perkumpulan Advokat lndonesia walaupun sudah dinyatakan sebagai PERADIN yang tidak Sah masih mencoba beracara mengunakan KTA PERADIN dalam beracara, sehingga seluruh pengadilan negeri menolak KTA Perkumpulan Advokat lndonesia ( PERADIN ), salah satunya PN Banyuwangi dalam putusan nomer 34/pdt.Eks/2017/PN.Byw memutus Gugatan Perlawanan tidak dapat diterima karena Kuasa hukum Pelawan memakai KTA PERADIN dari Perkumpulan Advokat Indonesia,karena yang berhak memakai KTA PERADIN adalah Organisasi PERSATUAN ADVOKAT lNDONESlA.
Bahwa Organisasi PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA ( PERADIN ) sama sekali tidak keberatan atas berdirinya Organisasi PERKUMPULAN ADVOKAT lNDONESiA asal jangan memakai nama PERADIN, karena namaPERADIN adalah Hak Ekslusif milik PERSATUAN ADVOKAT INDONESlA yang berdiri sejak Tahun 1964. Advokat Tjuk Harijono, S.H selaku Ketua BPW PERSATUAN ADVOKAT lNDONESlA JAWA TlMUR menghimbau supaya seluruh anggota Perkumpulan Advokat Indonesia di Jawa Timur supaya tidak lagi memakai nama PERADIN lagi dalam menjalankan Profesinya sebagai Advokat, karena jika mereka masih memakai Nama PERADIN itu sama halnya mencoba coba untuk melawan Putusan Mahkamah Agung yang sudah lnkrah, dan sesuai Pasal 100 UU no 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis bisa dipidana paling lama 4 tahun bagi mereka yang memakai merek terdaftar yang memiliki persamaan pada Pokoknya milik orang lain. Harapan advokat indonesia marilah kita susun barisan Advokat Indonesia yang bersatu,solid,kompak dan disegani serta dicintai oleh pencari keadilan khususnya,dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945″. (SANJAYA/Red)

Related posts

Leave a Comment