HUKRIM 

Anggap Dakwaan Jaksa Tidak Cermat, Penasehat Hukum Wardoyo Lakukan Eksepsi

SURABAYA – Lanjutan sidang perkara dengan dakwaan melanggar pasal 167 yang di sangkakan terhadap Wardoyo sebagai terdakwa yang duduk di kursi pesakitan bergulir pada Rabu (10/10/2018), di ruang Garuda I Pengadilan Negeri Surabaya. Melalui Dwi Hariyanti selaku, Penasehat Hukum terdakwa pada persidangan yang di pimpin oleh Anne Rusiane sebagai Majelis Hakim di kesempatan tersebut, melakukan eksepsi atas dakwaan Fathol selaku Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Adapun beberapa poin yang di anggap ngawur dan terkesan dipaksakan berupa, “Dalam surat dakwaan perbedaan alamat tempat tinggal terdakwa dengan identitas yang di milikinya. Kejanggalan lain yaitu, pada (20/1/2015) Budi Susanto telah melakukan somasi kepada terdakwa agar meninggalkan lahan yang di tempati terdakwa padahal dalam surat dakwaan menerangkan Budi Susanto melakukan pembelian dari PT SAC Nusantara pada (1/4/2015)”, jelasnya.
Dakwaan lain dari JPU yang di sangkal yaitu, “Ketidak jelasan status hak kepemilikan tanah PT SAC Nusantara. Dalam hal ini, Budi Susanto membeli tanah dari PT SAC Nusantara dengan luas 19.500 meter persegi telah tercatat dalam buku Letter C no. 2209 Persil 45 kelas D II Kelurahan Medokan Semampir, dalam surat dakwaan JPU tidak di urai secara jelas sebagai pemegang hak apa PT SAC Nusantara atas obyek tanah sengketa. Bila mengacu pada peraturan, tidak semua badan hukum bisa memiliki hak kepemilikan atas tanah di negara Indonesia,” ucapnya. JPU dalam dakwaannya, tidak menyebut secara jelas, “Sebuah badan hukum memiliki hak apakah sebagai pemilik, hak guna bangunan atau hak pengelolaan ?”, imbuhnya.
Selain itu adanya perbedaan surat Letter C atas nama Budi Susanto dalam dakwaannya JPU menyatakan dengan beralihnya atas nama Budi Susanto sebagai pemilik tanah no 4128 namun, dalam dakwaan lainnya JPU menyatakan copy legalisir Letter C Budi Susanto sebagai pemilik tanah dengan Persil no 4108. Sangkalan lain, dari Penasehat Hukum terdakwa, “Bahwa JPU juga tidak menyatakan secara jelas dalam dakwaan terkait profesi Indra Sidharta sebagai penerima kuasa dari Budi Susanto apakah sebagai advokat atau notaris dalam perkara ini”, bebernya. Bahwa terdakwa telah dinyatakan melakukan tindak pidana pasal 167 dalam surat dakwaanya JPU tidak menerangkan dengan jelas semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal 167 ayat 1 KUHP. “JPU juga tidak mampu mengurai secara jelas bagaimana terdakwa memaksa masuk pekarangan orang lain?, ” katanya.
Dakwaan lain yang sangat tidak masuk akal dan mengada-ada, JPU juga tidak mengurai dengan jelas akibat perbuatan terdakwa Budi Susanto mengalami kerugian 15 M dengan demikian JPU tidak cermat membuat surat dakwaan yang dinilai ngawur dan terkesan dipaksakan. “Berdasarkan fakta tersebut, sangat jelas JPU membuat surat dakwaan tidak cermat maka sewajarnya semua dakwaan JPU dinyatakan tidak bisa di terima,” pintanya. Ia menambahkan, dalam dakwaan JPU terkait obyek tanah milik Budi Susanto hanya mengurai poto copy legalisir surat Letter C no 4108 adalah bukan bukti kepemilikan tanah yang sah serta lagi-lagi JPU tidak mampu mengurai secara jelas batas-batas atau pagar agar bisa di bedakan tanah yang di miliki Budi Susanto dengan milik orang lain.
Fakta fakta lainnya, JPU dalam membuat surat dakwaan tidak memperhatikan fakta di lapangan karena tanah yang di tempati terdakwa ada batas pasak yang tertancap dengan bertuliskan batas milik Balai Besar Sungai Berantas, ucapnya. Usai bacaan eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa sesi selanjutnya, Majelis Hakim sebelum mengakhiri persidangan mengatakan, “Usai bacaan eksepsi, kami memberi kesempatan sepekan ke depan kepada JPU guna menanggapi eksepsi terdakwa yang dimulai dari sekarang,” terangnya. (Tim)

Related posts

Leave a Comment