HUKRIM 

Wardoyo, SH Dipaksakan Ke Meja Hijau

SURABAYA – Polemik tanah sisa sepadan sungai di area Medokan Semampir Timur DAM II Surabaya, yang di klaim milik Budi Susanto harus berujung di meja hijau. Wardoyo, SH duduk di kursi persidangan lantaran di tuding menyerobot lahan milik Budi Susanto atas dasar kepemilikan copy legalisir Kelurahan Medokan Semampir kutipan buku peralihan tanah Letter C no 2209, no 4108, Persil 45 klas d -II- seluas19.500 M2 serta copy legalisir surat keterangan asal usul tanah no 593/606/436.1-9/2016. Atas polemik tanah sisa sempadan sungai perkara pun naik ke Persidangan di ruang Garuda, Pengadilan Negeri Surabaya, pada Rabu (26/9/2018).
Dalam sidang, Fathol selaku Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, tampak diminta oleh Anne Rusiane selaku Majelis Hakim guna memberikan surat dakwaan terhadap terdakwa sebelum membacakan dakwaan. Adapun dakwaan yang dibacakan berupa, “Bahwa terdakwa pada tahun 2016 di area Medokan Semampir Timur DAM II Surabaya, dengan maksud melawan atau memasuki pekarangan orang lain dan tidak dengan segera pergi atas permintaan orang yang berhak”, kata JPU. Masih menurut JPU, ” tahun 2015 Budi Susanto yang membeli tanah dari PT SAC Nusantara seluas 19.500 m2 yang tercatat di buku kelurahan Medokan Semampir Timur DAM II Surabaya dengan surat letter c no 2209, yang beralih ke Budi Susanto dengan surat letter c no 4108, Persil 45 klas d -II- seluas19.500 M2 kemudian tahun 2016 Budi Susanto mengetahui terdakwa dan 70 orang telah mendirikan bangunan 5 X 15 meter di lahan miliknya”, imbuhnya.
Dalam perkara tersebut, Budi Susanto yang memberikan hak kuasa terhadap Indra Sidharta untuk menjaga obyek tanah dengan memberi tahu terhadap terdakwa agar segera meninggalkan obyek tanah yang di tempati. Di antara upaya Indra Sidharta selain memberi tahu juga apabila terdakwa dan beberapa orang lainnya meninggalkan obyek tanah Budi Susanto akan memberi uang sebesar Rp.35.000.000, kepada masing-masing orang yang menempati lahan yang di maksud. Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat 1 KUHP”, pungkas JPU. Usai dakwaan JPU, Anne Rusiane selaku Majelis Hakim memberi kesempatan terhadap terdakwa guna koordinasi dengan Penasehat hukumnya.
Melalui Dwi Hariyanti selaku Kuasa Hukum terdakwa, di hadapan Majelis Hakim, “menyatakan mohon waktu dua pekan guna eksepsi, karena Penasehat Hukum terdakwa merasa JPU tidak memberikan BAP secara keseluruhan”, tuturnya. Secara terpisah, Dwi Hariyanti kepada awak media www.opsinews.com, mengatakan, “Dakwaan JPU di penuhi kejanggalan yaitu, terdakwa Wardoyo, SH beserta 70 orang di dakwa JPU namun, tampak di persidangan mengapa JPU hanya mendakwa Wardoyo, SH ?”, ujarnya. Ia menambahkan, di bagian lain JPU malah mengatakan 40 orang dalam dakwaannya bukan 70 orang”, pungkasnya. (TIM)

Related posts

Leave a Comment