Peristiwa 

Tidak Ada Ijin 11 Bangunan Liar Dibongkar Satpol PP

SURABAYA – Ratusan petugas gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kepolisian, Rabu (25/7) pagi melakukan penertiban secara paksa kepada 11 PKL Jalan Semarang. Penertiban ini, buntut dari peringatan yang diturunkan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada bulan Maret lalu. Dalam proses evakuasi sempat terjadi adu mulut, bahkan sejumlah pedagang sempat menghalang-halangi. Namun petugas Satpol langsung meratakan bangunan milik PKL dengan alat berat.
Salah satu pedagang Asrowi, mengatakan, para pedagang menolak dengan aksi penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya, karena tidak ada solusi layak yang diberikan kepada pedagang. “Lokasi relokasi dari pemkot kurang layak untuk berdagang lemari kaca dan aluminium,” jelasnya. Asrowi sempat menolak, tetapi tidak dapat mencegah tindakan petugas Satpol PP untuk melakukan pembongkaran 11 bangunan liar, yang menempati lahan milik pemerintah kota surabaya.
Meskipun sempat dilakukan negosiasi untuk diberikan tenggang waktu bagi pedagang, namun proses evakuasi tidak bisa dihentikan. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha, sangat menyayangkan petugas Satpol PP yang sangat arogan tanpa memberikan kesempatan langsung main bongkar. “Saya mencurigai pembongkaran tersebut, merupakan pesanan dari pengusaha yang ingin membangun ruko dikawasan tersebut,” jelas Masduki Toha.
Untuk itulah, minggu depan Masduki bersama dengan Komisi A DPRD Surabaya, akan memanggil semua pihak yang terkait pembongkaran sebelas bangunan milik PKL aluminium di jalan Semarang. Sedangkan tokoh masyarakat, Mat Mochtar bersama dengan pedagang kaki lima Jalan Semarang, kecewa dengan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang dianggp arogan tidak memihak kepada rakyat kecil terutama pedagang. “Padahal dulunya para pedagang mendukung Risma dalam pencalonan Walikota Surabaya kedua kalinya,” jelas Mat Mochtar.
Hingga sekarang proses pembongkaran masih berlangsung, para pedagang kaki lima hanya terlihat pasrah dan tidak bisa berbuat apa. Menurut rencana, para PKL aluminium akan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sekaligus melaporkan ke DPRD Surabaya. (sam)

Related posts

Leave a Comment