Sospol 

Hampir Setahun Penyerapan Anggaran Pemkab Baru 32 Persen

PASURUAN – Tahun 2017 sudah masuk ke bulan kedelapan. Namun kinerja Pemkab Pasuruan dalam pelaksanaan APBD 2017 dinilai lambat. Hal ini seiring dengan rendahnya realisasi dalam perolehan sekaligus penggunaan APBD 2017 tersebut. Kabupaten Pasuruan sendiri memiliki pendapatan mencapai Rp 3,03 triliun. Jumlah tersebut diperoleh dari berbagai sumber, pajak daerah, retribusi daerah dana transfer pusat dan lainnya. Untuk belanja daerah tahun 2017, diproyeksikan mencapai Rp 3,3 triliun. Hanya saja, dari proyeksi tersebut, progres yang ada saat ini jauh dari target. Untuk pendapatan daerah misalnya, baru terealisasi Rp 1,4 triliun atau 49,10 persen. Begitupun dengan belanja daerah. Bahkan, cenderung lebih lambat realisasinya dibanding pendapatan. Karena baru terlaksana 32,20 persen. Atau, baru terealisasi Rp 1,06 triliun.

Hal inilah yang memantik reaksi dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Dalam hearing yang digelar bersama komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan kemarin, dewan menganggap kalau pemkab lelet dalam merealisasikan APBD 2017. “Pemkab itu cenderung lambat serta lemah dalam perencanaan. Buktinya, realisasi serapan APBD hingga semester pertama tahun ini, relatif kecil,” terang Rohani Siswanto, Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan. Rohani menambahkan, banyak pekerjaan bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah yang saat ini belum dilaksanakan masing-masing OPD. Seperti pekerjaan fisik jalan dan sejumlah pekerjaan lainnya yang belum banyak dikerjakan, sehingga penyerapan menjadi rendah. Lambatnya realisasi APBD itulah, diharapkannya bisa menjadi evaluasi dari Bupati Pasuruan.

“Tujuannya, untuk mengetahui permasalahan sebenarnya. Apakah memang faktor SDM di dinas terkait yang tidak mampu atau karena faktor lain. Sebab, hal tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat,” desaknya. Di sisi lain, Kepala DPKD Kabupaten Pasuruan Luly Noermandiono menganggap kalau serapan realisasi keuangan semester pertama dianggapnya masih baik. “Kalau kami menganggapnya masih bagus. Karena hampir mencapai 50 persen,” ungkapnya. Ia menambahkan, belum terealisasinya APBD tersebut, dipengaruhi beberapa faktor. Selain karena waktu yang masih berjalan, beberapa anggaran dari pusat belum seluruhnya dilaporkan SPJ-nya. Seperti dana BOS yang diperoleh senilai Rp 122 miliar tahun ini. Dana itu, tidak langsung ditransfer ke kas daerah, tetapi ditransfer ke rekening lembaga penerima. Hal inilah, yang membuat instansinya belum mengetahui realisasinya. “Karena belum banyak yang melakukan pelaporan SPJ-nya…  (Indra/hudi/lihan)

Related posts

Leave a Comment