Jendela 

Karyono, SH : Hukum Pidana dalam Perkara Narkoba

SURABAYA – Hukum dibuat untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, Masyarakat dan Negara dapat dijamin dan di wujudkan tanpa merugikan pihak lain. Adalah tugas dari hukum pidana untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia. Persoalannya adalah benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. karena itu, karakter publik dari hukum pidana justru mengemuka dalam fakta bahwa sifat dapat dipidananya suatu perbuatan tidak akan hilang dan tetap ada, sekalipun perbuatan tersebut terjadi atas seizin atau dengan persetujuan orang terhadap siapa perbuatan tersebut di tujukan, dan juga dalam ketentuan bahwa proses penuntutan berdiri sendiri, terlepas dari kehendak pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan itu, kendati demikian, tidak berarti bahwa hukum pidana mengabaikan kepentingan para pihak.
Berbagai teori dan praktek hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang berasal dan berlaku juga di Negara belanda, di Indonesia masih saja memberlakukan hukum pidana peninggalan kaum penjajah, yang teks aslinya masih bertuliskan dalam bahasa Belanda. Sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia sejak lama telah melakukan usaha-usaha untuk memperbaruhi hukumnya, termasuk usaha pembaharuan didalam lingkup hukum pidana, pada hukum pidana, pembaharuan yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (strafrecht), hukum pidana formal atau hukum acara pidana (strafvorderingsrecht) dan hukum pelaksanaan pidana (stravoll streckungrecht), Ketiga bidang hukum pidana itu harus secara bersama-sama diperbarui, sebab kalau hanya salah satu bidang saja yang di perbaruhi, dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan hukum dalam rangka mewujudkan suatu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional (berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945) tersebut tidak akan tercapai sepenuhnya.
Dengan adanya arah kebijakan hukum yang jelas, diharapkan tercipta suatu kondisi kehidupan masyarakat hukum yang selaras, serasi, dan seimbang dengan adanya suatu peraturan hukum yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sanksi hukuman bagi pelanggaran penyalahgunaan narkotika sudah sangat jelas diatur dan mengancam bagi pelanggarnya dengan berbagai ancaman hukuman dari mulai hukuman pidana mati, hukuman pidana penjara seumur hidup dan hukuman penjara dengan masa hukuman yang maxsimal serta hukuman denda yang tidak sedikit nilainya, namun hal ini tidak membuat para penyalahguna narkotika tersebut menjadi kendur dan berkurang, malah semakin merajalela dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
Keadaan yang sedemikian ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso yang mengatakan bahwa ”Indonesia Darurat narkoba sejak tahun 1971 sampai sekarang “. Hal ini disampaikan pada saat Buwas menjadi pembicara dalam acara Ikatan Keluarga Alumni Institut Injil Indonesia disekolah alkitab kota batu malang Jawa Timur tanggal 02/11/2017. Pelanggaran penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba adalah ranah hukum pidana khusus. Subyek hukum dalam undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika adalah sebagai berikut; dalam undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disebut UU narkotika 2009), pada dasarnya klasifikasi pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua) yaitu : pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (pasal 116,121,dan 127) dan bukan pengguna narkotika (pasal 112,113,114,119,dan 129).

Untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu pengguna diberikan kepada orang lain (pasal 116 dan 121) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (pasal 127). Yang dimaksud dengan pengguna narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotikayang dilakukan oleh seseorang tanpa pengawasan dokter, jika orang yang bersangkutan menderita, kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitas, baik secara medis maupun secara social, dan pengobatan serta masa rehabilitasi akan di perhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Sedangkan pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu : pemilik (pasal 111 dan 112), pengolah (pasal 113), pembawa dan pengantar (pasal 114 dan 119), dan pengedar (pasal 129).
Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang di kualifikasi sebagai pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisir, sedangkan yang dimaksud pengedar adalah orang mengimpor atau pengekspor, menawarkan untuk dijual, menjual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara ornganisasi.
Negara dan pemerintah melalui perangkat-perangkatnya dan beserta penegak hukumnya bersama-sama menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan didukung oleh peran serta seluruh elemen masyarakat Indonesia dan lembaga-lembaga anti narkotika yang ada di Indonesia, maka kita semua pasti dapat mencegah dan memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkotika diindonesia, dan juga agar kita semua dapat terhidar dari akibat- akibat atau pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika dan akibat hukum daripada
sanksi hukum pidana dalam ketentuan UU N0.35 2009 tentang Narkotika. Akhir kata mari kita semua katakan TIDAK pada NARKOBA. PENULIS : Karyono SH, Advokat / Penasehat Hukum Media OPSI.

Related posts

Leave a Comment