HUKRIM 

Pungutan Liar di Kec. Krembangan, Surabaya

SURABAYA, www.opsinews.com –  Berawal dari tahun 2016 warga mendapat himbauaan dari RW 6 (Rusdi) Krembangan Masigit yang menyatakan ada pengurusan sertifikat gratis yang diprogamkan oleh Pemerintah. Dan warga Krembanganpun merasa senang dan berbondong bondong untuk mengurusnya, karena yakin dengan program tersebut, ada sekitar 35 bidang tanah yang akan diurus di area Krembangan. Namun ironis setelah didaftarkan warga mulai curiga dengan perbuatan oknum aparatur kampung tersebut karena ternyata harus membayar kisaran Rp. 900 ribu hingga Rp. 1,500.000.

Dan wargapun mengiyakan terkait mungkin dinilai sangat murah dibanding kepengurusan biasa, setelah ditunggu hingga tahun 2018 ini wargapun semakin resah terkait kepengurusan surat – surat tanah tersebut tidak kunjung berkelanjutan. Dan wargapun akhirnya menanyakan ke pak RW, setelah ditanyakan jawabanpun tidak memuaskan karena harus menanyakan lagi ke pihak BPN, wargapun semakin resah.

Akhirnya ada perwakilan warga yang mencoba masuk ke BPN untuk menanyakan keberadaan surat-surat dokumen awal ke pihak BPN. Setelah di kroschek ternyata benar surat-surat tersebut tidak bisa di sertifikatkan terkait tanah tersebut memang resmi milik PJKA. Terkait masalah tanah PJKA tersebut pihak BPN sudah pernah menyampaikan ke RW bawasanya surat tersebut memang tidak bisa di jadikan sertifikat dan pihak BPN pun berharap Pak RW selaku aparatur kampung bisa menyampaikan ke warganya. Tetapi RW tidak menyampaikannya
Disini warga semakin gelisah dan menaruh rasa curiga terhadap RW, pertama kenapa info dari BPN tidak langsung disosialisasikan ke warga. Kedua kenapa kalau memang tidak bisa diurus surat surat dan sejumlah uang tidak segera dikembalikan. Dan yang ketiga dari beberapa pertemuan pak RW selalu mengatakan perbandingan surat tanahnya yang bisa diurus dan dijadikan sertifikat dan warga disuruh tanya sendiri ke pihak BPN. Kejanggalan-kejanggalan semakin tampak lagi ketika warga menanyakan perihal surat-suray dan selalu di benturkan ke kelurahan setempat dan perwakilan masyarakat langsung menanyakan ke BPN.

Dalam masalah ini diduga memang jelas-jelas ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh aparatur kampung. Pertama dengan penarikan sejumlah uang dalam kepengurusan tersebut Kedua diduga telah melakukan penipuan terkait kepengurusan surat kepada masyarakat. Karena memang kepemilikan tanah tersebut adalah milik PJKA, Disini warga berharap surat-surat dan sejumlah uang bisa kembali ketangan warga.Dan apabila tidak segera terselesaikan warga akan melaporkan ke pihak yang berwajib,,terkait penipuan,dan pungutan liar. (frs/red)

Related posts

Leave a Comment