HUKRIM 

“Pembongkaran Bangunan Milik Warga Kalimas Barat Oleh Pol PP Kota Surabaya Diduga Syarat Kepentingan “

SURABAYA www.opsinews.com – Pembongakaran bangunan milik warga Kalimas Barat, tepatnya di jalan Kemudi dan Layar, yang dilakukan oleh Pol PP Kota Surabaya sangat tidak manusiai, Warga yang menempati tanah dan bangunan semenjak tahun 1963 hingga sampai saat ini, adalah asli penduduk kota Surabaya yang dibuktikan dengan KTP/KSK bertempat tinggal di di RT/RW setempat di Jl, Kemudi dan Layar. Mereka juga sudah membayar PBB, dan bermula awal kejadian dengan sampainya penggusuran bangunan tersebut dimulai pada tahun 2015, menurut keterangan warga kepada awak media mengatakan bahwa semenjak adanya pergantian kepemilikan gudang,  pemilik yang lama adalah PT HM Sampoerna di jual kepada pemilik baru Salim Jamin, yang diduga akan menguasai tanah yang ditempati warga yang bersebelahan dengan tempat tinggal warga saat ini.

Warga setempat adalah karyawan PT HM Sampoerna dan bahkan waktu awal dia menempati tanah tersebut disuruh oleh pimpinan PT HM Sampoena dibuktikan dengan pembayaran PBB yang didaftarkan oleh pihak Sampoerna. Perlu diketahui bahwa surat kepemilikan gudang adalah Hak Guna Bangunan (GB), melalui kuasa hukum pertama warga Rahadi Sri Wahyu Jatmika SH & Associates mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan Nomor gugatan: 675/Pdt.G/2015/PN.Sby dan hasilnya gugatan ditolak. Kemudian kuasa hukumnya berlanjut dengan Banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya hasilnya sama, kemudian dilanjut gugatan Kasasi dari situ pihak kuasa hukum membatalkan Kasasi tersebut dan warga tidak mengetahui hal tersebut.

Ya maklum pak semua ini syarat dengan kepentingan, kita kan buta dan gak ngerti itu, saya hanya percaya sama kuasa hukum saya pak Rahadi,” ungkapnya dengan nada yang emosi”. Dan berlanjut sampai pada pengunduran diri kuasa hukum pertamanya dengan alasan warga sudah tidak mematuhi saran dari kuasanya, kemudian kami awak media menanyakan kembali tentang kontribusi atau pemberian kerohiman dari Pemerintah kota Suabaya, jawabnya belum ada pak kepada warga hanya pada waktu itu warga dipanggil/diundang ke kelurahan  keperluannya saya juga belum tau.

Tapi ketika saya dari sepuluh warga sudah di keluruhan ternyata ditemui oleh kepercayaan pemilik gudang yang baru, yaitu pak Gatot dan didampini satu lagi perempuan tapi bukan orang kelurahan, jadi tidak ada satupun orang kelurahan yang ada atau ikut dalam pertemuan itu. Semula saya warga diundang dikira dapat bantuan BLT, saya disuruh tanda tangan dan sudah ada nama-nama dari sepuluh orang warga, ketika saya nanya buat apa ini pak Gatot, dia bilang ganti rugi bangunan yang sekarang anda tempati.

Saya sungguh kaget karena pak Gatot menakut-nakuti warga, dia bilang biaya itu diterima gak diterima tetap digusur, ini yang kamu terima DP aja belum sepenuhnya. Akhirnya warga terima, akan tetapi warga menuntut haknya dengan memberikan kerugian atau kerohiman yang sepadan, cuma saya bertanya-tanya yang memberikan ganti rugi itu kok pak Gatot bukan dari Pemkot Surabaya ?. Itu kan aneh pak, katanya ke awak media, dan pihak kelurahan hanya memfasilitasi tempat aja, dan selama saya tnggal disini warga aman –aman saja. Begitu ada pergantian pemilik gudang ada aja masalah termasuk Pol PP mau gusur warga dengan alasan melanggar garis sempadan.

Juga bangunan berdiri diatas saluran air, padahal dibawah bangunan rumah saya gak ada saluran air/gorong-gorong, justru yang disebelah jalan yang jelas-jelas mengganggu sempadan jalan dan dibawah bangunan ada saluran air atau gorong-gorong tidak digusur. Kan aneh pak, ada apa saya gak habis pikir itu yang saya maksud bahwa penggusuran bangunan ini diduga syarat dengan kepentingan, jelasnya. Dengan acuan hasil Keputusan tersebut pihak POL PP Kota Surabaya melakukan eksekusi bangunan warga yang dihuni, Kamis pagi 19 April 2018 warga sangat kaget dan panik saat melihat kedatangan puluhan Aparat baik dari Kepolisian,TNI, angota Pol PP dan Instansi yang terkait.

Warga tidak menyangka kalau penggusuran ini akan benar terjadi, mengingat pemberitahuan dari Pol PP Kota Surabaya yang sangat singkat dari Surat pemberitahuan pertama nomor: 640/1188/436.7.22/2018 tertanggal 26 Maret 2018 berikut pemberitahuan kedua Nomor: 300/1556/436.7.22/2018 tertanggal 16 April 2018 dan berlanjut surat pemberitahuan yang ketiga Nomor: 640/1652/436.7.22/2018 tertanggal 18 April 2018 sekitar jam 10.30 Wib. Yang berbunyi bahwa warga harus membongkar sendiri dan mengosongkan rumahnya dikarenakan besok pagi tanggal 19 April 2018 sekitar jam 07.30 Wib  akan segera dieksekusi pembongkaran, dengan waktu yang sangat singkat.

Itu warga tidak menyangka akan benar-benar terjadi penggusuran oleh Pol PP Surabaya, dan perlu diingat bahwa warga akan ada hajatan khitanan putranya pada hari besuknya, disamping itu kuasa warga melalui Kuasa Hukumnya yang baru yaitu Direktur Lembaga Bantuan Hukum Independen File Karyono SH, sudah melakukan gugatan terhadap surat Pemberitahuan pertama, kedua dan ketiga Nomor surat 640/1652/436.7.22/2018 tertanggal 18 April 2018 yang ditanda tangani oleh Kasatpol PP Pemerintahan Kota Surabaya Irvan Widyanto, AMP. S Sos, M.H.

Kepada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, dengan No Register: 65/G/2018/PTUN Sby, mengenai surat pemberitahuan penggusuran/penertiban bangungan warga Kalimas Barat, jalan Kemudi dan jalan Layar Surabaya. Menurut keterangan Kuasa Hukum warga Karyono SH yang berada di lokasi penggusuran mengatakan kepada kami awak media, bahwa penggusuran/penertiban ini sangat-sangat melawan hukum dan cacat prosedur. Perlu diketahui Pol PP itu kan penegak Perda tapi mereka justru sekarang menabrak Undang – Undang dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan TUN Surabaya, ungkapnya. ”Kenapa saya mengatakan begitu, seharusnya pihak Kasatpol PP Kota Surabaya tahu dan mengormati Proses hukum yang telah kami ajukan pada Pengadilan TUN Surabaya, bahwa dalam hal perkara yang sedang kami ajukan kepengadilan TUN Surabaya wajib ditunggu sampai dengan adanya keputusan dari Pengadilan TUN Surabaya yang telah Berkekuatan Hukum Tetap. Karena tindakan  penggusuran/penertiban  bangunan itu harus melalui mekanisme dan SOP yang berlaku, ketika akan dilakukan penggusuran/penertiban melalui surat pemberitahuan dan Surat Pemberitahuan penggusuran/penertiban tersebut atau Keputusan pejabat TUN tersebut sedang digugat di Pengadilan TUN atau dalam berproses dipengadilan TUN, maka tidak diperbolehkan ada tindakan apapun sebelum adanya Putusan Inkraht (inkraht van gewijsde) dari Pengadilan TUN tersebut, jika tetap dilakukan tindakan penggusuran/penertiban tersebut maka pihak Kasatpol PP Pemerintah Kota Surabaya telah melanggar hukum yaitu dengan tetap malakukan penggusuran/penertiban, larangan tersebut juga telah diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri No.16/1994, pungkasnya”.  (@s)

 

 

 

Related posts

Leave a Comment