OPSI JATIM 

Pengadilan Negeri Sampang Tidak Mau Dikatakan Ada Pengalihan Penyelesaian Perkara, Kasus Guru Budi

SAMPANG – Sidang pertama kasus meninggalnya Achmad Budi Cahyanto, Guru SMAN 1 Torjun, Kabupaten Sampang, atas tersangka (H) pada Senin (19/02/2018) sempat ditunda. Diduga ada upaya diversi yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri (PN) Sampang. Padahal upaya tersebut otomatis sudah tidak bisa dilakukan, karena sudah jelas dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab II pasal 7 ayat (2) huruf (a) jelas berbunyi diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun.

Tersangka (H) dijerat pasal 338 KUHP (pembunuhan) dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saat ditanya terkait adanya upaya diversi yang dilakukan pihak PN Sampang, I Gde Perwata, seorang hakim anggota sidang dimaksud kepada sejumlah awak media membantah jika pihaknya melakukan upaya diversi. Pihaknya menyatakan, jika upaya diversi dimaksud sudah berlangsung dan tidak berhasil. “Makanya tidak berhasil kami lanjutkan sidangnya. Upaya diversi itu ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Jadi secara lisan kami sampaikan, karena ancaman pidananya juga maka kami lanjutkan. Ini berkaitan dengan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat. Jadi diversi memang sudah tidak bisa, karena ancaman pasal 338 itu maksimal 15 tahun penjara,” jelasnya.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampang, pada agenda sidang pertama ditunda dengan alasan penuntut umum belum siap dengan saksinya. Tetapi kenyataannya sidang pertama pada Senin (19/02/2018) sejumlah saksi tampak hadir ke PN Sampang. I Gde menjelaskan jika informasi tersebut berdasarkan pernyataan JPU sendiri. “Kalau kami menerima informasi itu dari penuntut umum. Andai kata saksi itu sudah siap ya kami lanjutkan. Kalau memang ternyata belum siap ya tidak kami lanjutkan. Jadi yang aktif itu bukan kami, tetapi seharusnya pihak JPU yang aktif kalau sudah sampai di persidangan. Makanya agenda sidang berikutnya kami agendakan pemeriksaan saksi. Jadi diluar koridor itu tidak ada pernyataan apa,” pungkasnya.

Bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) yang diserahkan pihak JPU digali kembali kebenarannya di dalam persidangan. Sementara untuk saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang ada 12 orang, diantaranya 7 siswa dan 3 guru dari SMAN 1 Torjun, dari pihak keluarga korban 2 orang. Sementara untuk saksi ahli ada 4 orang, diantaranya dokter RSUD Sampang dan juga RS dr. Soetomo Surabaya. “Sidang ke 3 akan direncanakan Kamis (22/02/2018) besok dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU. Sidang kami percepat karena ini melibatkan anak dibawah umur yang masa penahanannya pendek, maksimal 15 hari selama proses persidangan,” ungkapnya usai persidangan tertutup di ruang sidang anak PN Sampang, Rabu (21/02/2018) siang.

Namun sayangnya, usai sidang pihak JPU tidak bisa ditemui untuk dimintai keterangan. Saat opsi berupaya melakukan konfirmasi melalui telepon dengan menghubungi salah satu JPU Munarwi tidak ada jawaban meski nada sambung terdengar. Saat sidang ke 2 kasus tersebut sempat diwarnai aksi unjuk rasa (unras). Ratusan massa gabungan dari PGRI Sampang, simoatisan keluarga guru Budi, Aliansi Guru Sukwan Sampang (Agus), dan aktivis dari PMII Sampang melakukan aksi damai long march dari taman Prmkab Sampang menuju PN Sampang. Aksi unras tersebut menuntut adanya transparansi proses persidangan yang dilakukan pihak PN Sampang. Sebab, pada sidang pertama pihak keluarga korban tidak menerima surat pemberitahuan agenda sidang kasus pembunuhan terhadap guru yang dilakukan siswanya sendiri tersebut saat jam pelajaran.  (RED)

 

Related posts

Leave a Comment