Opini 

PGRI Layak Jadi Organesasi Profesi

Oleh : Adi Ngadiman,M.M.

 

Sejak Kongres Guru Indonesia itulah, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Jiwa pengabdian, tekad perjuangan dan semangat persatuan dan kesatuan PGRI yang dimiliki secara historis terus dipupuk dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara kesatuan republik Indonesia. Dalam rona dan dinamika politik yang sangat dinamis, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tetap setia dalam pengabdiannya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan, yang bersifat unitaristik, independen, dan tidak berpolitik praktis.

 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi terbesar yang dimiliki oleh guru di Indonesia adalah organisasi yang sangat ideal dan tepat sebagai wadah untuk meningkatkan profesionalisme guru, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi para guru serta memperjuangkan nasib guru dan pendidikan pada umumnya. Agar guru dan tenaga kependidikan dapat berperan maksimal dalam menjalankan fungsinya, mereka perlu didukung, dibantu, didorong dan diorganisasikan dalam suatu wadah yang dinamis, prospektif dan mampu menjawab tantangan masa depan. Organisasi yang tepat dan telah mampu melakukan hal itu semua adalah PGRI. Sejarah telah membuktikan bahwa keuletan, kekompakan, kejuangan dan perjuangan PGRI selama ini telah menempatkan PGRI bukan saja menjadi organisasi guru dan tenaga kependidikan yang terbesar di Indonesia, tetapi juga merupakan bagian dari organisasi guru dunia yang tersebar di 158 negara di Dunia.

 

Organisasi Profesi Guru menurut UU Guru dan Dosen pasal 1 poin (13) adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.

 

Menurut Prof. Dr. Azrul Azwar, MPH(1998), organisasi profesi memiliki ciri-ciri;

 

1) umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama;

 

2) misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi; dan

 

3) kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi.

 

Selain dibentuk oleh guru, berbadan hukum, bersifat independen, memiliki fungsi dan tujuan yang jelas untuk kepentingan para guru, serta dibentuk sesuai peranturan peundangan, organisasi profesi guru juga harus memiliki kode etik dan memiliki Dewan Kehormatan untuk menegakkan kode etik. Selain itu juga harus memiliki lembaga (LKBH) untuk membela dan melindungi guru.

 

Sedangkan menurut draft perubahan PP 74/2008 tentang Guru pasal 44 (3) disebutkan, bahwa Organisasi profesi guru harus memenuhi syarat ;

 

1) Keanggotaannya terdata dan tersebar diseluruh provinsi dan Kabupaten/Kota Minimal 25% dari jumlah Guru di wilayah yang bersangkutan;

 

2) Kepengurusannya berada di Pusdat dan disemua Provinsi serta minimal 75 % di Kabupaten/Kota;

 

3) Memiliki Kode Etik yang mengikat perilaku guru dalam tugas keprofesionalannya;

 

4) Memiliki Dewan Pusat Kehormatan Guru Sampai di Tingkat Kabupaten/Kota.

 

Kewenangan

Kewenangan organisasi profesi guru sebagaiman diatur dalam pasal 42 UU nomor 14 tahun 2005 adalah;

 

  1. a) menetapkan dan menegakkan kode etik guru;

b)memberikan bantuan hukum kepada guru;

  1. c) memberikan perlindungan profesi;
  2. d) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
  3. e) memajukan pendidikan nasional.

 

Jika mengacu pada ketentuan perundang-undangan seperti tersebut diatas maka PGRI telah memenuhi seluruh persyaratan yang disyaratkan sebagai organisasi profesi guru.Mengapa sampai saat ini PGRI belum diakui sebagai organisasi Profesi ?.Dan kapan kita akan menikmati PGRI menjadi anggota PGRI ?

 

 

Related posts

Leave a Comment