HUKRIM 

Sisa Sempadan Sungai Menjadi Privatisasi Korporasi, Warga Medokan Semampir Timur Adukan Ke Dewan Tingkat I

SURABAYA – Permasalahan lahan sisa sempadan sungai area Medokan Semampir Timur DAM II, Surabaya, yang tak pernah berakhir, kembali memantik keresahan warga hingga berujung beberapa perwakilan warga mengadu ke DPRD Tingkat I,Provinsi Jatim. Dengan di temui, Ahmad Heri dari fraksi partai Nasdem, memberi kesempatan kepada warga dalam menyampaikan aspirasinya untuk di sampaikan ke komisi A. Melalui Dwi Harianty, selaku Kuasa Hukum, menyampaikan tuntutan berupa, permasalahan sisa sempadan sungai pernah di sampaikan ke DPRD I Jatim, dengan di temui Kusnadi. “Warga yang mengelola atau menempati tanah sisa sempadan sungai untuk segera mengurus SPOB (surat pemberitahuannya objek pajak) dan PBB (pajak bumi dan bangunan) guna kepemilikan yang di tujukan ke Pemkot,Surabaya”, ujarnya menirukan saran Kusnadi. Namun, hingga permasalahan ini di adukan ke DPRD tingkat I untuk yang kedua kali,  Walikota Surabaya, tidak memfasilitasi kemudahan warga guna mengurus SPOB dan PBB agar warga bisa membayar pajak dengan di sertai membayar ganti rugi kepada negara sebesar 10 persen dari NJOP ( nilai jual objek pajak), bebernya.

Bentuk tidak di fasilitasi pengajuan warga   yaitu, adanya jawaban secara tertulis dari Zaki selaku,lurah Medokan Semampir, menyatakan, tanah sisa sempadan sungai yang di mohonkan warga bukan tanah negara tapi tanah yasan tanpa menyebut tanah hak yasan milik siapa?, papar Dwi Harianty. Bila mengacu surat resmi sebagai jawaban dari Zaki, tanah sisa sempadan sungai bukan tanah negara yang di mohonkan pengajuan SPOB tapi dalam isi surat hanya, menyebut tanah yasan tanpa menjelaskan tanah hak yasan atas petok atau atas sporadik dengan batas-batas dimana?, lebih aneh lagi, area sisa sempadan sungai telah keluar surat pemberitahuan wajib pajak atas nama Ir. Moekayat selaku, direktur PT.SAC.Nusantara Jatim.

Hal-hal yang menjadi kejanggalan, dengan adanya jawaban tersebut, Dwi Harianty selaku kuasa hukum, akhirnya mengajukan surat ke Gubernur,Jatim, guna membantu kemudahan warga dalam pengurusan SPOB. Respons Gubernur Jatim berupa adanya rekomendasi agar Walikota Surabaya, untuk membantu penyelesaian penerbitan SPOB.Sedangkan, surat yang juga pernah di layangkan ke Dispenda Pemkot, Surabaya, juga belum mendapat jawaban secara resmi. Rumitnya kepengurusan surat permohonan SPOB di tiap-tiap instansi yang terkait, baik Pemkot,Surabaya dan Provinsi Jatim, menyiratkan kesan kurang optimalnya tiap tiap instansi guna menyelesaikan permasalahan tanah sisa garis sempadan area Medokan Semampir Timur DAM II, Surabaya. Di ujung pertemuan, Achmad Heri, mengatakan, bila mengacu sesuai aturan semestinya, aturan berpihak kepada warga karena warga lebih dulu menempati dan mengelola sisa tanah sempadan sungai, ujarnya. Ia menambahkan, semua aspirasi dari warga akan di sampaikan ke Kusnadi  karena  warga juga pernah mengadukan permasalahan ini sebelumnya, pungkasnya sambil mengakhiri forum pertemuan.  (met)

 

Related posts

Leave a Comment