HUKRIM 

Saling Tuding Adalah Bahasa Pembenaran, Guna Hindari Transparansi Pemenang Lelang Tender di Liponsos Keputih, Surabaya

SURABAYA – Dugaan praktek kotor di lingkup Dinsos ( dinas sosial) maupun Liponsos, Keputih, Surabaya,dalam proses pemenangan tender lelang menebar aroma busuk. Rudi yang di tunjuk oleh Dinsos (dinas sosial) menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) karena Sugianto sebagai KA.UPTD, Liponsos Keputih,Surabaya,secara prosedur tidak memiliki sertifikasi sebagai PPK. Lebih rumit lagi, pernyataan Rudi selaku PPK saat, di konfirmasi terkait, proses lelang pengadaan bahan makanan dan sayuran, malah menuding Erni selaku KA.UPTD, Liponsos, Vila Kalijudan Indah,  yang bertanggung jawab karena sebagai KA.UPTD Liponsos Keputih yang lama. Di ruang yang lain, awak media menemui, Erni di Liponsos, yang beralamat Vila Kalijudan Indah V kav.24 Surabaya, menangkis tudingan yang di arahkan kepada dirinya. Dalam keterangannya, bahwa akhir tahun 2016, bulan Desember, ia mengakui telah mengajukan usulan tender bahan makanan dan sayuran ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) karena saat itu, ia masih menjabat sebagai KA. UPTD, Liponsos Keputih Surabaya.

Di awal tahun 2017, bulan Januari, ia di tugaskan menjadi KA.UPTD,Liponsos, Vila Kalijudan, dan secara bersamaan pengajuan tender lelang di setujui ULP maka, secara otomatis dirinya, tidak berhak atas pengajuan tender lelang yang di ajukan maka di tunjuklah Rudi sebagai PPK mengganti Sugianto,selaku KA.UPTD,Liponsos Keputih baru, karena Sugianto tidak memilik sertifikasi sebagai PPK. Ia menambahkan, penunjukan pemenang lelang yang menentukan ULP, usai di pilih pemenang maka ULP menyerahkan darft lelang tender guna pembubuhan tanda tangan dari PPK yang di tunjuk, paparnya. “Tuduhan yang di arahkan terhadap dirinya, adalah pribadi yang ngawur dan tidak mengerti”, pungkasnya. Dalam hal ini, tudingan Rudi yang mengarah terhadap Erni yang lebih bertanggung jawab terkait tender lelang bahan makanan dan sayuran di lingkup Liponsos,Keputih Surabaya, adalah bentuk seorang abdi negara yang suka melakukan pembohongan publik.Atas dasar saling tuding pihak Kepolisian maupun Kejaksaan patut memeriksa adanya, dugaan KKN yang melibatkan pejabat yang terkait.   (Met)

 

Related posts

Leave a Comment