HUKRIM 

Sidang Ujaran Kebencian Dalam Agenda Dakwaan, Alfian Tanjung Ajukan Eksepsi

SURABAYA – Alfian Tanjung kembali jalani persidangan agenda dakwaan, tim kuasa hukum terdakwa ajukan eksepsi atas dugaan ujaran kebencian yang di tuduhkan terhadap kliennya (Alfian Tanjung). Persidangan di pimpin Majelis Hakim yang di ketuai oleh, Dedy Farfiman, SH.MH., memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum,Kajari Tanjung Perak,Surabaya, guna membacakan dakwaannya. Dalam dakwaan, Rachmad Supriyadi, selaku ketua tim Jaksa Penuntut Umum telah membacakan dakwaan secara bergantian. Di ruang Cakra, di Pengadilan Negeri,Surabaya, pada Rabu,(4/10/2017), usai dari dakwaan, melalui, Abdul Al Kitri, selaku, Kuasa Hukum, Alfian Tanjung, menyampaikan eksepsinya,secara estafet para kuasa hukum membacakan eksepsi dengan materi pokok yang di sampaikan berupa, Alfian Tanjung (terdakwa), sebagai ulama telah di kriminalisasi atas dakwaan melakukan tindak pidana. “Ulama yang mengajar apa bisa di katakan penyebar kebencian. “Hal hal pokok eksepsi,  yang di lakukan kliennya, adalah berdakwah. Di samping itu, terdakwa mengingatkan,bahaya ancaman gerakan komunis dan peringatan tersebut, di sampaikan bukan di tempat terbuka (umum) dan memohon perkara ini di cabut dan tidak di hukum karena terdakwa menjalankan syariat.

Perlu di ketahui, terdakwa kembali di sidangkan karena pelimpahan ulang dan di dakwa pasal 16 oleh Jaksa Penuntut Umum, Kajari Tanjung Perak Surabaya, tentang penghapusan etnis selain itu, dalam pasal 16, terbukti atas laporan perorangan telah di hapus dan secara yuridis tuntutan tidak bisa di terima. Keberatan yang di sampaikan terdakwa, hal pricipal demi keadilan yang tertera dalam pasal 7, 14 ayat (1), tentang hak-hak hak sipil dan TAP MPRS pasal 7 dan 8 tentang HAM ( hak asasi manusia). Terkait, surat dakwaan, jaksa penuntut umum, terdakwa yang di hadirkan di Pengadilan Negeri, Surabaya, salah satunya, menjamin keadilan dan kebenaran. Menurut uraian eksepsi terdakwa, di persidangan, bahwa pengadilan tidak berhak mengadili terdakwa serta patutnya Majelis Hakim mempertimbangkan,adanya daluwarsa hak jaksa penuntut umum, Kajari Tanjung Perak Surabaya, melakukan tuntutan. Dasar keberatan terdakwa, berdasarkan bertentangan dengan PP no.58 tahun 2010, dan tidak dapat di terima, juga perbuatan terdakwa yang di ancam pada pasal 16 UU RI no.40 tahun 2008 secara absolut harus di lakukan Komnas HAM bukan perorangan.

Di ruang yang lain, Kajari Tanjung Perak Surabaya, Rachmad Supriyadi, saat memberikan statementnya usai persidangan, mengatakan, Alfian Tanjung di dakwa dalam pasal yang sama pada dakwaan sebelumnya. “Dakwaan yang pernah di tolak oleh Majelis Hakim akan kami revisi sesuai putusan sela”, ujarnya. Ia menambahkan, dalam perkara ini pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap Alfian Tanjung karena terdakwa masih berstatus tahanan Polda Metro Jaya, pungkasnya. Di penghujung persidangan, Kuasa Hukum Alfian Tanjung, mengusulkan agar terdakwa mendapatkan akses bisa konsultasi dengan advokasi dan mengupayakan terdakwa untuk menjalani penahanan di Surabaya dengan berdasar pihak keluarga bisa menjenguk sewaktu-waktu.

Dedy Fardiman, SH.MH, selaku majelis hakim, menerangkan, Pengadilan Negeri Surabaya tidak bisa menuruti apa yang di ajukan oleh kuasa hukum terdakwa, karena yang melakukan penahanan terdakwa adalah institusi lain. Dalam hal ini, Majelis Hakim menyarankan kuasa hukum terdakwa untuk mengajukan kepada pihak institusi yang melakukan penahanan, sembari ketukan palu sebagai tanda berakhir sidang. Menurut agenda persidangan akan kembali di lanjutkan pada satu pekan ke depan dengan agenda putusan sela.  (Met)

Related posts

Leave a Comment