Uncategorized 

Rawan!, Splittsing Memungkinkan Pelanggaran Azas Hukum, Bola Panas Ada di Tangan Kejari Perak

SURABAYA – Satu perkara 372 dengan 2 Tersangka Kusuma Gunawan dan M.Solehkan dalam berkas yang dipisah (splittsing), oleh penyidik Polrestabes Surabaya,di limpahkan ke Kejaksaan yang berbeda, satu di Kejari Surabaya yang satunya lagi di Kejari Perak.Riskan, rawan dan memungkinkan adanya pelangaran Azas hukum. perkara yang melibatkan terdakwa Kusuma Gunawan dan M.Solehkan dengan berkas dipisah (splitsing) akankah menemukan titik terang siapa pelakunya (pleger) dan siapa penyertaan dalam kasus perkara mengelabui korban dengan modus menjadi pemenang tender. Perlu untuk diketahui,berawal pada Kamis,(24/8/2017), persidangan dengan tersangka M.solehkan yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri,Surabaya, sudah…

Read More

Curigai Ada Penyimpangan Kucuran Dana pada Yayasan, Ketua FSB dan MSUUB Angkat Bicara.

BANYUWANGI – Kucuran anggaran yang di gelontorkan kementrian pendidikan yang ada di salah satu yayasan milik Pejabat di Banyuwangi mendapat sorotan lembaga swadaya masyarakat, LSM. Seperti yang di ungkapkan M.Yunus selaku kordinator Forum Silaturohmi Banyuwangi FSB dan Majelis Silaturahmi ulama dan umat Banyuwangi MSUUB, ketika di konfirmasi menuturkan bahwa patut di curigai yayasan dan lembaga pendidikan milik salah satu pejabat yang baru berdiri nun sudah mendapat kucuran anggaran milyaran rupiah. “Kami mencurigai ada permainan yang di lakukan oknum oknum untuk mengucurkan anggaran kepada lembaga pendidikan dan yayasan yang baru berdiri…

Read More
Uncategorized 

Johan Budi: Legislatif Tak Bisa Diintervensi Eksekutif

Jakarta – Presiden Jokowi dinilai bak macan ompong oleh LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) karena tak bersikap atas partai pendukungnya yang berada di Pansus Hak Angket KPK di DPR. Namun pihak Istana memberi tanggapan berbeda. “Sudah berkali-kali disampaikan Pak Presiden. Jadi dalam konteks tata negara, itu legislatif tidak bisa diintervensi eksekutif. Terkait hak angket kan Presiden sampaikan, itu domain DPR, Presiden tak bisa intervensi. Itu kewenangan hak konstitusional DPR,” ujar jubir Presiden, Johan Budi, di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2017). Untuk beberapa hal, Jokowi memang…

Read More